Poster tolak RUU Permusikan. (Foto: ist)

Poster tolak RUU Permusikan. (Foto: ist)



MALANGTIMES - Terpantau dari semalam, #TolakRUUPermusikan menjadi trending di Twitter. Saat ini, tagar tersebut menduduki puncak trending di Twitter. Tagar itu mulai marak bersamaan dengan munculnya poster Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan sekitar pukul 10 malam.

Seperti yang diketahui, jagat permusikan tanah air akhir-akhir ini memang sedang memanas. Beberapa waktu yang lalu, Komisi X DPR RI menggagas Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan. Munculnya RUU ini kemudian memantik kritikan tajam dari berbagai kalangan, terlebih lagi dari para musisi tanah air.

Menanggapi hal itu, muncul petisi #TolakRUUPermusikan bikinan musikus Danilla Riyadi yang merupakan perwakilan dari Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan. Dinyatakan dalam petisi yang ditujukan kepada DPR RI itu bahwa RUU Permusikan tidak perlu dan justru berpotensi merepresi musisi". Hingga kini, terpantau sekitar 65 ribu orang menandatangani petisi tersebut.

Link petisi : https://www.change.org/p/danilla-riyadi-tolakruupermusikan-dpr-ri

Selain itu, muncul  pernyataan sikap dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Pernyataan sikap yang dirilis Minggu 3 Februari 2019 di Jakarta itu juga mencantumkan 267 pelaku musik dari berbagai kota di Indonesia yang sejauh ini menyatakan dukungannya untuk menolak RUU Permusikan.

Dalam pernyataan sikap bertajuk "Tolak RUU Permusikan - Tidak Perlu dan Justru Berpotensi Merepresi Musisi", dinyatakan bahwa tidak ada urgensi bagi DPR RI dan pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik.

Tertulis bahwa secara umum, RUU Permusikan ini memuat pasal yang tumpang tindih dengan beberapa undang-undang yang ada. Antara lain Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Lebih penting Iagi, RUU ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

"Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu. Jadi, untuk apa lagi RUU Permusikan ini,” ujar Danilla Riyadi.

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan juga menemukan setidaknya 19 pasal yang bermasalah di RUU Permusikan. “Mulai dari ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan 'siapa' dan 'apa' yang diatur, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik,” papar Rara Sekar.

Dalam pernyataan sikap ini, setidaknya ada empat poin penting. Pertama yakni pasal karet dalam RUU tersebut. Pasal 5 memuat kalimat yang penuh dengan multiinterpretasi dan bias, seperti “menyita, melecehkan, menodai, dan memprovokasi".

“Pasal karet seperti ini membukakan ruang bagi kelompok penguasa atau siapa pun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai," ujar Cholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca.

“Ini kan gaya Orde Baru, ..... ” imbuh Jason Ranti.

Poin kedua, RUU ini memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar. Menurut Jason Ranti, dengan mengatur tentang cara distribusi musik melalui ketentuan yang hanya bisa dijalankan oleh industri besar, maka pasal itu menegasikan praktik distribusi karya musik yang selama ini dilakukan oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar. “Ini kan curang,” tandas Jason Ranti.

Selain itu, Endah Widiastuti dari Endah N Rhesa juga menyatakan bahwa referensi pembuatan RUU ini tidak paham gerakan dan napas kelompok musik bawah tanah.

Ketiga, memaksakan kehendak dan mendiskriminasi. Bagian uji kompetensi dan sertifikasi dalam RUU Permusikan adalah cerminan pemaksaan kehendak dan berpotensi mendiskriminasi musisi.

“Lembaga sertifikasi yang ada biasanya sifatnya tidak memaksa pelaku musik, tetapi hanya pilihan atau opsional," terang Mondo Gascaro.

Selain itu, pasal-pasal terkait uji kompetensi ini berpotensi mendiskriminasi musisi autodidak untuk tidak dapat melakukan pertunjukan musik jika tidak mengikuti uji kompetensi.

Keempat, RUU itu hanya memuat informasi umum dan mengatur hal yang tidak perlu diatur. Beberapa pasal memuat redaksional yang tidak jelas mengenai apa yang diatur dan siapa yang mengatur.

Bahkan ada pasal 13 yang mengatur tentang kewajiban menggunakan label berbahasa Indonesia. “Seni itu sendiri merupakan bahasa, sehingga penggunaan label berbahasa Indonesia pada karya seni seharusnya tidak perlu diatur," tandas Puti Chitara.

Tertulis dalam pernyataan itu bahwa ketidakbetulan itu ternyata ada di banyak pasal. Mulai dari pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, 51, dan masih banyak lagi.

Kesalahan-kesalahan ini dirasa menunjukkan kekurangpahaman para penyusun naskah RUU Permusikan tentang keanekaragaman potensi dan tantangan yang ada di dunia musik.

“Dengan kata Iain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukkan bahwa RUU Permusikan ini tidak perlu,” tegas Arian 13 dari band Seringai.

“Tujuan RUU ini jelas banget berpihaknya ke mana. Yang mau dipadamkan jelas kebebasan berekspresi, berkarya, dan berbudaya serta manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari situ oleh individu-individu,” tegas Mondo Gascaro. 

 

End of content

No more pages to load