Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang Heru Mulyono, S.IP. M.T., (memegang microphone) (Foto: Mirza/Humas)

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang Heru Mulyono, S.IP. M.T., (memegang microphone) (Foto: Mirza/Humas)



MALANGTIMES - Momen Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar pada 17 April mendatang ini akan menjadi tantangan yang besar. 

Sebab, untuk menekan angka golput, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja ekstra. 

Ditambah lagi, angka pemilih pemula cukup tinggi tahun ini. Jumlah pemilih pemula dan muda pada pemilu 2019 mencapai kisaran 14 juta.

Untuk itu, perlu beribu cara untuk menarik minat pemilih pemula. Sekaligus menepis anggapan bahwa antri di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak sekadar membuang-buang waktu.

Hal ini dinyatakan oleh sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang Heru Mulyono, S.IP. M.T. saat memberi materi dalam Workshop Pemberdayaan Masyarakat bagi mahasiswa tingkat akhir Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (2/2/2019).

"Pendampingan masyarakat dalam bidang partisipasi politik bukanlah pekerjaan sulit. Bila sudah memiliki strategi yang matang dan mau turun lapangan, tugas ini akan menjadi mudah karena jelas dipraktikkan," ujarnya.

Sementara itu, data lainnya menjelaskan bahwa separuh lebih pemilih di Indonesia adalah perempuan. Nah, perempuan menjadi tantangan tersendiri dalam pendampingan.

"Dalam pendampingan, yang jadi tantangan adalah perempuan. Karena pemilih perempuan lebih tinggi jumlahnya daripada laki-laki," jelas Heru. 

Kemudian Heru menjelaskan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. 

Salah satunya terdapat pada pasal 2 ayat 5, bahwa pendirian dan pembentukannya menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan.

Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

"Perempuan harus berpartisipasi dalam politik. Karena aturan minimal 30 persen harus melibatkan perempuan," pungkasnya.

End of content

No more pages to load