Wali Kota Malang, Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang, Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Disebut miskin aksi, Wali Kota Malang Sutiaji nampaknya tak ambil pusing. Pria berkacamata itu pun merasa jika warga Kota Malang dapat menilai kinerja yang dia lakukan sejak pertama kali dilantik sebagai Wali Kota Malang bersama dengan Sofyan Edi Jarwoko.

Ketika dikonfirmasi, politisi Demokrat itu menjelaskan jika sederet permasalahan yang ada di Kota Malang akan segera diselesaikan secara bertahap. Termasuk berkaitan dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang masih banyak dikeluhkan warga Kota Malang.

"Saya sudah sampaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk mendata, mana saja fasum dan fasos yang sudah diberikan dan dihibahkan kepada pemkot, dan mana saja yang belum," katanya, Jumat (1/2/2019).

Sutiaji menjelaskan, setelah didata, maka Pemerintah Kota Malang akan langsung menindaklanjutinya. Karena sebagaimana aturan yang berlaku, fasum dan fasos memang semestinya diberikan kepada pemerintah. Karena pemeliharaan fasum dan fasos pada umumnya memang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Namun sayangnya, saat ini memang tak sedikit fasum dan fasos yang diserahkan kepada pemerintah. Sehingga sering menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena sebelum dihibahkan, pemeliharaan tidak dapat menggunakan anggaran pemerintah.

Sementara itu, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum dijelaskan jika fasum dan fasos wajib diserahkan oleh pihak ke tiga, termasuk pengembang yang melakukan pembangunan dan kawasan perumahan.

Dalam Bab VI tentang Penyerahan dan Penagihan, Pasal 17 ayat 1 dijelaskan jika pihak ke tiga wajib menyerahkan kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai perjanjian pemenuhan kewajiban kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Bab VII perihal Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pasal 33 ayat 1 dijelaskan jika pemeliharaan dan perawatan sarana, prasarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban dari pihak ke tiga, sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka masih menjadi tanggungjawab dari pihak ke tiga.

Di sisi lain, sejak menjabat sebagai Wali Kota Malang, beberapa gebrakan sudah dilakukan oleh Sutiaji. Diantaranya adalah Lelang Kinerja yang dilakukan untuk memberi target khusus kepada masing-masing OPD.

Bahkan, inovasi Lelang Kinerja itu sebelumnya sudah mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Lantara dinilai sebagai salah satu inovasi yang mampu membuat perencanaan pembangunan secara terstruktur dengan target yang jelas pula.

Selain itu, pembenahan infrastruktur juga terus dijalankan. Termasuk upaya mengentaskan kemacetan dan jalan berlubang yang sering dikeluhkan. Salah satunya dengan membentuk tim satuan tugas khusus untuk mengentaskan sederet permasalahan yang timbul.

"Semua permasalahan yang ada pasti akan diselesaikan, tapi memang harus secara bertahap," jelas pria berkacamata itu beberapa saat lalu.