Jokowi Akan Bernasib Sama dengan SBY atau Sebaliknya?

MALANGTIMES - Pemenuhan hunian masyarakat telah lama dilakukan pemerintah. Berbagai program untuk memenuhi kebutuhan perumahan pun diluncurkan. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai dengan Joko Widodo (Jokowi).


Tercatat, di era SBY ada dua kebijakan perumahan yang sempat stagnan di berbagai lini. Baik dikarenakan goyahnya stabilitas keamanan, politik, sampai adanya krisis ekonomi global. 
Dua kebijakan tersebut adalah program 1.000 tower rumah susun sederhana serta fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). 

Kedua kebijakan perumahan tersebut bertujuan mulia. Yaitu masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan hunian yang lebih layak dengan program tersebut. Tapi, harapan mulia pemerintah SBY harus rontok sebelum tumbuh kembang di 10 kota metropolitan Indonesia yang menjadi sasaran rumah susun. 


Pada akhir masa pemerintahan Presiden SBY tahap pertama di 2009, program 1.000 tower rusun itu hanya terealisasi 13,8 persen. Program tersebut nyaris tak terdengar gaungnya lagi pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Menghilang perlahan-lahan dan akhirnya lenyap.


Oktober 2010, FLPP diluncurkan melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Selang 4 bulan SBY pun mengadakan rakor untuk mendorong pelaksanaan program FLPP agar program rumah murah pun bersemi kembali. Tapi lucunya, kembali program perumahan tersebut patah di tengah jalan.


Walau perbankan menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR),persoalannya terletak pada penghasilan masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi uang muka (down payment) sebagai syarat utama pengucuran kredit perumahan. Hasilnya, program FLPP sampai tahun 2017 hanya bisa menggapai sekitar 60 persen. Itu pun didorong dengan program baru dari Presiden Jokowi. Padahal kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 20 persen dari populasi Indonesia dengan backlog perumahan diprediksi mencapai 10 juta hingga 12 juta unit rumah.


SBY pun harus rela dua program untuk memenuhi hak masyarakat dalam papan tidak sesuai ekspektasi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanahkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan rumah di Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."


Hingga SBY turun, Jokowi pun tampil dan menghidupkan lagi program-program perumahan bagi MBR. Di tangan Jokowi, bukan lagi rusun yang diharapkan, melainkan rumah. Bukan hanya 1.000, tapi 1 juta rumah yang diresmikan oleh Jokowi di bulan April 2015 lalu. 


Target 1 juta rumah tersebut merupakan hasil revisi dari program awal yang sempat dipatok 2 juta unit rumah per tahun. Program ini tak hanya untuk hunian milik, tetapi juga untuk rumah sewa, rumah khusus dan rumah swadaya atau yang biasa dikenal sebagai bedah rumah. 


Hasilnya, hampir sama dengan era SBY. Target yang dicanangkan kembali tidak tercapai. Tahun 2015, program 1 juta rumah hanya tercapai 667.668 unit untuk perumahan MBR maupun non-MBR. Faktor pembiayaan kembali menjadi persoalan.


Walaupun dalam program 1 juta rumah pemerintah telah memberikan subsidi bunga dan penurunan suku bunga KPR untuk MBR, tetap saja harga rumah subsidi masih terasa mahal. Serta setiap tahun harganya terus naik dikarenakan lahan tanah pun semakin menyusut dan harga melambung tinggi.


Sebut saja harga perumahan bersubsidi di Jawa (minus Jabodetabek). Tahun 2015 harganya Rp 110.500.000, naik di tahun berikutnya Rp 116.500.000. Tahun 2017 Rp 123 juta dan merangkak lagi Rp 130 juta.


Harga tersebut diikuti dengan lokasi perumahan bersubsidi yang dibangun. Yaitu di lokasi atau daerah pinggiran yang membuat MBR harus kembali merogoh kocek bila memiliki pekerjaan yang jauh.


Van den Broeck, 2016, menuliskan konsep dengan paradigma kebijakan perumahan berbasis negara kesejahteraan. Atau dikenal dan sekarang mulai akan dimassifkan di akhir pemerintahan Jokowi, yaitu program perumahan berbasis komunitas.


Konsep ini menyatukan tiga aspek penting. Pertama, intervensi negara diperlukan sebagai solusi atas masalah inefisiensi dalam pasar. Kedua, negara perlu mendesain sistem kebijakan perumahan yang terbuka bagi semua pihak, sehingga setiap aktor yang mewakili industri dan warga bisa berdialog dan bernegosiasi untuk menentukan pola pembangunan perumahan yang layak dan pola distribusi perumahan itu sendiri. Ketiga, pelibatan warga dalam pembiayaan perumahan melalui komunitas.


Pendekatan ini telah diujicobakan di Jawa Tengah melalui skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government atau ABCG. Juga di Garut, Jawa Barat (Jabar), dengan dibangunnya perumahan untuk Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG).


Apakah program perumahan berbasis komunitas Jokowi akan mengulang jejak masa lalu? Ataukah akan membalik sejarah program perumahan bagi MBR?

Top