MALANGTIMES - Kelurahan-kelurahan di Kota Malang tengah ngebut mengganti program kegiatan dari rencana awal yang tertera di APBD 2019. Pasalnya, sudah ada petunjuk teknis penggunaan dana kelurahan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Tahun ini, masing-masing kelurahan menerima kucuran anggaran Rp 350 juta yang mekanismenya menyerupai dana desa. 
 

Penyesuaian program-program itu dilakukan usai terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Nantinya, program yang diganti di awal tahun itu akan dibuatkan peraturan wali kota (perwali) khusus. 
 

Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan (PP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Arief Zubaidy mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi soal penerapan Permendagri itu. "Kelurahan sekarang secepatnya harus merumuskan ulang kegiatannya yang kemarin sudah teralokasi. Khususnya penganggaran Rp 350 juta yang merupakan anggaran DAU (dana alokasi umum) tambahan dari pusat," terangnya. 
 

Menurut Arief, perubahan program itu nantinya dihimpun dan disahkan melalui perwali agar kegiatan tetap bisa dijalankan. "Jadi, mendahului PAK (perubahan anggaran keuangan)," tambahnya. Seperti diketahui, dalam mekanisme penganggaran yang umum, perubahan program di daerah hanya bisa dilakukan di tengah tahun ketika PAK atau pembahasan APBD perubahan. 
 

Arief menegaskan, pihak kelurahan tak bisa sembarangan menyusun program dengan dana Rp 350 juta itu. "Kegiatan harus disesuaikan dengan permendagri. Nanti di perwali itu juga disebutkan soal kewenangan-kewenangan agar program yang disusun tidak tumpang tindih," ungkapnya.
 

Dia mencontohkan, untuk pembangunan fisik seperti drainase atau jalan, harus jelas kriteria dan titik-titik yang menjadi kewenangan kelurahan. Pasalnya, setiap jalan dan drainase memiliki kelas-kelas yang disesuaikan dengan penanggung jawabnya. Misalnya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, maupun jalan lingkungan. "Itu yang segera kami rumuskan," ucapnya.
 

Pihak kelurahan pun dituntut untuk segera mengganti program agar dana yang dikucurkan bisa terserap. "Secepatnya untuk anggaran di 2019 itu, khususnya yang Rp 350 juta itu kan ada kewajiban daerah melaporkan per semester ke pemerintah pusat," terangnya. 
 

Sebelumnya, anggaran Rp 350 juta itu sudah masuk dalam APBD untuk masing-masing kelurahan. "Kemarin kami masukkan dulu pagu anggarannya meski juknisnya belum keluar. Yang penting masuk dulu ke kegiatan kelurahan, begitu juknis keluar maka harus segera disesuaikan," pungkasnya.