Transparansi Pemkot Malang Dipertanyakan, Dewan Tagih Salinan APBD

MALANGTIMES - Komitmen transparansi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dipertanyakan. Ini setelah anggota DPRD Kota Malang menagih salinan peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Tagihan itu dilayangkan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Dito Arief Nurakhmadi di sela rapat paripurna yang digelar di gedung dewan. Dalam rapat tersebut, hadir Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto. Menjelang berakhirnya rapat, Dito meminta waktu pada Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri untuk berbicara. 

"Mumpung ada seluruh jajaran eksekutif, saya ingin menyampaikan sekaligus menagih. Perda APBD 2019 hingga saat ini belum kami terima salinannya," ujar Dito. 

Menurutnya, salinan tersebut sangat penting untuk menunjang kinerja dewan. "Itu yang akan menjadi dasar kami melakukan fungsi pengawasan. Apalagi, selama ini kami juga sering ditanya soal alokasi anggaran baik oleh konstituen maupun rekan-rekan media. Sebab kan banyak perubahan juga," tuturnya. 

Seperti diketahui, setelah APBD 2019 disetujui eksekutif-legislatif, perda tersebut lantas diajukan ke Provinsi Jawa Timur untuk dikoreksi. Setelah itu, baru perda disahkan. 

Sekda Kota Malang Wasto pun langsung menjawab bahwa dia menginstruksikan agar penyampaian salinan perda itu langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama dengan Sekretariat DPRD Kota Malang. "Langsung ditindaklanjuti nanti," ujarnya. 

"Mungkin kan memang butuh waktu karena dokumennya tebal, jadi tidak bisa langsung selesai penggandaannya," terang Wasto. Meski pada kenyataannya, APBD itu sudah disetujui dewan pada November 2018 silam. Artinya sudah sekitar dua bulan pasca penetapan belum ada penyerahan salinan dokumen induk anggaran belanja daerah itu. 

Kelambatan itu menjadi preseden negatif atas komitmen Pemkot Malang melakukan transparansi anggaran. Meski demikian, Wasto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan keterbukaan bagi masyarakat. Namun, dia belum mengetahui mekanisme yang memungkinkan masyarakat sipil mengakses dokumen itu. 

"Mungkin bisa (diakses langsung oleh masyarakat) tapi kami masih belum tahu formulanya. Sebenarnya sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) sudah memulai, seperti Dinas Pekerjaan Umum yang sejak awal mengumumkan program-program dan anggarannya melalui sosial media," tambah mantan Kepala Barenlitbang Kota Malang itu. 

Menurutnya, pemkot belum secara langsung memberikan instruksi pada OPD untuk melakukan publikasi program dan anggaran. "Artinya, transparansi itu juga dari masing-masing OPD dan kecerdasannya masing-masing. Kami dorong (OPD melakukan itu), transparansi tidak bisa dihindari. Bahkan kami saat ini masih dalam proses untuk me-link-kan semua aplikasi OPD di Ngalam Command Center," pungkasnya. 

Top