Kurangi Angka Backlog, Perumahan Berbasis Komunitas Dipilih Pemerintah Jadi Solusi

MALANGTIMES - Angka backlog atau penyediaan kebutuhan rumah setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Diprediksi di tahun lalu backlog mencapai 600 ribu sampai 800 ribu. Tahun 2019 pun prediksinya akan terus meningkat, seiring dengan semakin menyusutnya lahan.

Kondisi inilah yang membuat pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mulai mengintensifkan pengembangan hunian berbasis komunitas. Sebagai salah satu upaya efektif dalam menyediakan perumahan dengan lebih cepat.

Perumahan berbasis komunitas inilah yang kini sedang dirumuskan kebijakannya antara Kementerian PUPR bersama perwakilan pemerintah daerah yang menangani persoalan perumahan. Dimana, seperti disampaikan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid,  pemerintah akan mendorong pembangunan rumah berbasis komunitas ini di seluruh Indonesia.

"Betul sekali. Untuk program perumahan berbasis komunitas tersebut, kami diundang dalam perumusan kebijakan penyelenggaraannya," kata Wahyu Hidayat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Kamis (31/01/2019) kepada MalangTIMES melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Wahyu melanjutkan, kebijakan penyelenggaraan perumahan berbasis komunitas telah berjalan di beberapa daerah. Misalnya di Garut, Jawa Barat (Jabar) dengan dibangunnya perumahan untuk Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG). Atau yang ada di Kabupaten Kendal.

"Dengan adanya hal itu, di Kabupaten Malang pun kita siapkan untuk program tersebut. Ini nantinya bisa komunitas apa saja yang akan memiliki rumah dari program ini," ujar mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini.

Perumahan berbasis komunitas dari beberapa data yang ada, menjadi solusi dalam menurunkan angka backlog yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada pelibatan lebih luas dalam persoalan penyediaan dan kebutuhan hunian bagi masyarakat.

Di program perumahan tersebut, yang terlibat bukan hanya pemerintah dan swasta saja sebagai pihak pengembang. Tapi menjadi pemerintah, swasta dan masyarakat atau Business, Community dan Government.

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kiri) dan Kabid Perumahan Imam Suyono

Kolaborasi tersebut memberikan solusi dalam berbagai program perumahan di masa lalu yang kerap gagal di tengah jalan. Hal ini juga disampaikan oleh Wahyu yang menyatakan, kolaborasi tiga aspek penting tersebut akan menjadi bagian dari solusi dalam program perumahan. 

"Tiga unsur penting dilibatkan, saya pikir akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ini juga yang akan kita pakai nantinya dalam program perumahan berbasis komunitas di Kabupaten Malang," ujar Wahyu. 

Pemerintah, diperlukan sebagai solusi atas masalah inefisiensi dalam pasar. Serta mendesain sistem kebijakan perumahan yang terbuka bagi semua pihak. "Sehingga setiap pelaku, baik yang mewakili industri dan warga bisa berdialog dan bernegosiasi untuk menentukan pola pembangunan perumahan yang layak dan pola distribusi perumahan itu sendiri," ucap Wahyu.

Kolaborasi tersebut dirasa lebih efektif dalam sisi data maupun persoalan teknis lainnya. Di unsur masyarakat, dalam hal ini komunitas, biasanya memiliki keterikatan kuat dan latar belakang yang sama antar anggotanya. Sehingga lebih mudah dirangkul dibandingkan masyarakat secara umum. 

Terpenting juga dengan program perumahan berbasis komunitas adalah mengenai pembiayaan. Haryo Ksatrio Utomo Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno, pernah menyampaikan bahwa pembiayaan melalui komunitas berbeda dengan pendekatan konvensional. 

Metode berbasis komunitas memberikan pinjaman kolektif kepada komunitas terorganisir dengan kelompok tabungan yang mapan dan fungsional. Keunggulan pendekatan baru terletak pada sistem pembiayaan yang tidak hanya mendanai proses pembelian, namun  juga termasuk proses pembangunan  yang berupaya mendapatkan akses ke tanah, perumahan, infrastruktur, dan juga proses pengembangan sosial.

"Program ini sangat fleksibel. Sebab memberikan kesempatan warga untuk memperoleh dana perumahaan dengan jumlah minimum," tulis Haryo yang juga melanjutkan, "Persyaratan juga lebih mudah sebab setiap anggota bisa menjamin kredibilitas satu sama lain dalam komunitas,". 

 

Top