Kepala Barenlitbang ketika memberikan sambutan pembukaan dalam Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kota Malang tahun 2020 (31/1/2019). (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala Barenlitbang ketika memberikan sambutan pembukaan dalam Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kota Malang tahun 2020 (31/1/2019). (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 menuju pembangunan Kota Malang lebih baik dan berkualitas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Kota Malang, memulai rancangan awal RKPD Kota Malang dengan mengundang 120 stakeholder, (31/1/2019).

Diundangnya para stakeholder mulai dari kalangan anggota DPRD Kota Malang, unsur perangkat daerah Kota Malang, BUMD, perwakilan perguruan tinggi ataupun lintas program studi, kemudian dari media, maupun komunitas-komunitas ekonomi kreatif serta mereka yang berasal dari dunia usaha. Bertujuan untuk menjaring aspirasi maupun ide-ide cerdas yang nantinya bisa menjadikan rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi lebih sempurna.

"Memang kegiatan ini adalah untuk mendapatkan sumbangsih saran dan masukan para pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikad dan semangat yang baik, diharapkan dokumen perencanaan tahun 2020 ini bisa semakin komprehensif dan berkualitas," tegas Kepala Barenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso saat membuka agenda Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Malang tahun 2020 (31/1/2019).

Lanjutnya, output administratif dari kegiatan ini nantinya berupa berita acara kesepakatan yang nanti akan ditandatangi bersama dari unsur perangkat daerah, Barenlitbang, perwakilan DPRD Kota Malang, maupun unsur perguruan tinggi dan media.

para stakeholder yang hadir dalam pembahasan Rancangan awal RKPD

"RKPD ini nanti menjadi instrumen dalam evaluasi penyelenggaraan daerah. Jadi keberhasilan pembangunan nanti salah satu instrument adalah RKPD. RKPD jadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," ungkapnya.

"Ini nanti kemudian setelah terproses, dimasukan ke DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD. RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Senja) perangkat daerah. Proyek atau kegiatan dari teman-teman perangkat daerah tidak boleh lepas dari RKPD," tambahnya.

Tahapan dalam penyusunan RKPD ini, pihak Barenlitbang telah menyiapkan pengisian, sehingga sebelum RKPD berproses, telah siap rancangan teknokratis atau kajian akademik dari RKPD. Kemudian nanti akan disusun rancangan awal dan dibahas secara bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

"Setelah itu ditetapkan lewat Musrenbang, dirumuskan menjadi rancangan akhir dan kemudian ditetapkan. Rancangan ini harus diselesaikan akhir bulan Mei. Kita juga harus bisa meramalkan untuk bagaimana satu tahun kedepan yang perlu kejelian. Jangan sampai kita terjebak pada biasanya. Karena nggak sempat mikir satu tahun kedepan, akhirnya RKA atau usulan biasanya diprint lagi. Mari kita semakin hilangkan," bebernya.

"Kemudian nanti wali kota akan meneteskan RKPD ini satu Minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Apabila tak segera ditetapkan, kepala daerah dikenakan sanksi. Kalau sampai telat, hak-haknya tidak dibayarkan selama tiga bulan, makanya kami selalu on track terkait schedule-schedule ini, sehingga seringkali harus maksa dari forum perangkat daerah," tambahnya.

Dalam prioritas pembangunan daerah pada 2020 nantinya akan menjadi pekerjaan rumah besar. Terdapat beberapa poin yang pada tahapan awal telah ditetapkan seperti diantaranya penerapan kurikulum basis karakter, penambahan puseksamas BLUD, lanjutan pembangunan Islamic Center dan pembuatan jembatan Kedungkandang.

"Tapi point prioritas tersebut masih saja bisa berubah sejalan dengan masukan-masukan dari masyarakat maupun unsur lainnya menyesuaikan dengan keperluan yang memang benar-benar menjadi prioritas nantinya," pungkasnya.