Hasan Abadi Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang mendukung adanya kebijakan anggaran Bosda (dok MalangTIMES)
Hasan Abadi Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang mendukung adanya kebijakan anggaran Bosda (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang melalui lembaga pendidikan (LP) Ma'arif mengeluarkan rilis resminya terkait ketimpangan isu dalam penganggaran di dunia pendidikan sampai saat ini.

Yaitu penganggaran antara sekolah dasar atau sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang masuk dalam kewenangan otonomi daerah. Sehingga mendapatkan kucuran anggaran baik pusat maupun daerah. Dengan kondisi madrasah yang berada dalam naungan Kementerian Agama yang akhirnya terlihat tidak memiliki hak sama sekali untuk mendapatkan anggaran dari daerah.

Kondisi tersebut yang akhirnya mengusik pemikiran PCNU Kabupaten Malang untuk menyampaikan adanya ketimpangan isu anggaran.

"Kondisi ini yang kami harapkan bisa diselesaikan. Kami mendukung penuh kebijakan Pemkab Malang terkait formulasi dan implementasi penyaluran Bosda (bantuan operasional sekolah daerah) ke madrasah," kata Hasan Abadi Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang.

Hasan melanjutkan, dalam rilis resmi yang dikeluarkan tertanggal 28 Januari 2019 lalu, LP Ma'arif NU Kabupaten Malang sangat berharap rencana kebijakan Bosda bisa direalisasikan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun 2019.

"Harapan kami bisa realisasi di waktu itu. Kalau sekarang kegiatan dan anggaran sudah jadi. Ini agar peningkatan mutu pendidikan di SD dan madrasah bisa diakselerasikan," ujarnya.

Keberadaan Bosda, bagi LP Ma'arif NU sangatlah penting. Walaupun selama ini sudah ada kucuran dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintan pusat. Tapi, BOS sudah diatur sedemikian rupa peruntukannya. Yakni, diperuntukkan bagi SD, SDLB (sekolah dasar luar biasa), SMP, SMPLB serta SMA, SMALB dan SMK.

Jadi untuk madrasah memang tidak kebagian dengan adanya BOS yang  diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kemendikdub, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik.

Hal ini yang menurut Hasan disebut ketimpangan isu anggaran dalam dunia pendidikan. Dimana dirinya menyampaikan juga kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar.

"Maka  pemerintah tidak boleh mendikotomikan antara pendidikan dasar negeri dan swasta, semua harus diperlakukan sama. Baik dari sisi kebijakan, manajemen pemerintah maupun penganggarannya,” ujarnya.

Di kesempatan berbeda, M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang, tidak menampik mengenai pentingnya kebijakan Bosda. 

Dirinya secara lugas menyampaikan, pihaknya bersama DPRD Kabupaten Malang memang sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas hal tersebut. "Pihak DPRD menyetujuinya. Pemkab Malang sekarang lagi menggodok alokasi dana Bosda," ujar Dayat sapaan Kadindik Kabupaten Malang.

Kebijakan Bosda ini merupakan bagian dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Malang. Bukan hanya sekolah yang berada di bawah Kemendikbud saja, tapi juga seluruh lembaga pendidikan seperti madrasah. Pasalnya, kucuran anggaran Bos dari pusat belum bisa secara utuh mampu mencukupi standar bagi peruntukkannya.

Sehingga adanya Bosda bisa menjadi pendamping adanya Bos yang peruntukkannya telah diatur secara ketat. Serta secara standar kebutuhan operasional sekolah pun masih bisa dibilang minim sekali.

Karenanya, LP Ma'arif NU sangat mendukung penuh apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemkab Malang melalui Dindik terkait perumusan alokasi dana Bosda.