Dokumentasi Bupati Malang Rendra Kresna (MalangTIMES)
Dokumentasi Bupati Malang Rendra Kresna (MalangTIMES)

MALANGTIMES - Selang satu hari dari penandatanganan perjanjian kinerja terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi, Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang dan mengundang media, Selasa (29/1/2019).

Kedatangan MCW tersebut untuk menyampaikan tuntutannya terkait sosok Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna yang kini masih dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga : Mengharukan, Anies Baswedan Kirimkan 'Surat Cinta' pada Tenaga Kesehatan

Menurut MCW  yang ditulis pada undangan yang dishare melalui grup WA para awak media, Rendra diduga masih berperan banyak dan mengendalikan jalannya pemerintahan dari balik jeruji. 

Tema konferensi pers pun dibuat dengan redaksi "RK memimpin dari penjara". 

Atas dugaan MCW tersebut, maka Rendra yang masa penahanannya diperpanjang sampai ketiga kalinya oleh KPK kembali dituntut melepaskan jabatan dan kewenangannya yang diatur oleh perundang-undangan yang ada. 

Dengan dugaan tersebut, MCW mendesak agar Rendra melepaskan jabatannya dengan dasar etika publik. 

"Seolah-olah Rendra Kresna lebih mementingkan nama baik partai politiknya daripada daerah yang dipimpinnya. Karena itu kami mendesak agar Rendra  mengundurkan dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik. Walau secara aturan perundangan tidak bertentangan, tapi etika publik tercederai," kata Afiif Mukhlishin Divisi Korupsi Politik MCW, Selasa (29/01/2019).

Tuntutan agar Rendra melepaskan jabatannya tersebut merupakan salah satu yang dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat yang bermarkas di Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang tersebut.

Selain itu melalui Afif, MCW mendorong Wabup Malang Sanusi untuk tidak melibatkan Rendra dalam menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah.

Tuntutan tersebut, sepintas memiliki kaitan erat dengan perjanjian kinerja terhadap seluruh OPD di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) oleh Sanusi. 

Dimana, Sanusi pun menekankan kepada kepala OPD kinerjanya kurang baik untuk meninggalkan kursinya.

Salah satu narasumber MalangTIMES yang tidak berkenan disebut namanya, menyikapi hal tersebut, dengan menyatakan adanya dugaan  tuntutan tersebut ditumpangi kepentingan tertentu.

Dirinya berargumentasi pernyataan MCW sendiri menyatakan secara aturan bila Rendra masih menjabat sebagai Bupati dan menjalankan kewenangannya dalam pemerintahan, tidak bertentangan dengan aturan perundangan.

"Tapi dari  tuntutan MCW tersebut bahasanya mendesak semua. Mendesak seluruh pemangku kepentingan mulai dari Gubernur, DPRD sampai seluruh OPD untuk tidak melibatkan Rendra dalam pemerintahan," ucapnya sambil menekankan juga bahwa keputusan tetap pengadilan belum dijatuhkan kepada Rendra. 

"Asas praduga tidak bersalah jangan sampai dibuang. Kita tunggu sampai semua berkekuatan hukum tetap. Kalau begini kesannya kok ada apa-apanya," ujarnya yang kembali meminta namanya tidak disebutkan. 

Baca Juga : Blunder Jubir Jokowi Terkait Mudik, Warganet: Jangan Tambah Beban Presiden

"Sensitif mas kalau bicara tentang korupsi. Kalau ada yang beda pemikiran dinilainya mendukung korupsi," imbuhnya sambil mengkritisi rilis MCW yang secara verbal telah memastikan hukuman bagi Rendra. 

Seperti yang dituliskan dalam lembaran rilis yang dibagikan MCW.

"...mengingat tersangka/terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK lebih dari 99 persen diputus bersalah,".

Lantas tuntutan apa saja yang disampaikan MCW yang menuliskan pihaknya mewakili masyarakat Kabupaten Malang atas persoalan tersebut.

MalangTIMES mengutipnya sesuai rilis yang dibuat MCW, sebagai berikut :

1. Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mencabut Surat Perintah Tugas nomor 131.142/1104/011.2/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

2. Mendesak stakeholder Pemerintahan Kabupaten Malang untuk tidak melibatkan Rendra Kresna selaku Bupati Malang (nonaktif) dalam segala bentuk kegiatan pemerintahan.

3. Mendesak Sanusi sebagai Wakil Bupati Malang untuk independen dan tidak melibatkan Rendra Kresna dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepal Daerah.

4. Mendesak Rendra Kresna untuk segera mengundurkan dari jabatannya sebagai bentu tanggung jawab terhadap publik.

5. Mendesak DPRD Kabupaten Malang untuk lebih proaktif mengawal jalannya Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang