Ilustrasi pelayanan di KPPN Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi pelayanan di KPPN Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Era keterbukaan informasi menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dari segi penggunaan anggaran. Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Malang pun menunjuk sejumlah satuan kerja (satker) atau instansi pemerintahan sebagai pilot project penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). 

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Malang Heran Subagio mengungkapkan bahwa penggunaan sistem tersebut diharapkan pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien. "Sakti ini lebih baik pada sisi pengawasan dan monitoring terhadap transaksi maupun kepatuhan satker," urainya. 

Dia menjelaskan, sebenarnya tahun 2018 semua instansi di internal Kementerian Keuangan telah menggunakan Sakti dalam pengelolaan keuangannya. "Di internal sudah dipakai ya. Nah, tahun ini kami dorong satker yang bukan berada di bawah naungan Kementrian Keuangan juga dapat menggunakan aplikasi ini," ungkapnya. 

Heran mengatakan, akan ada sejumlah satker yang ditunjuk menjadi piloting pelaksanaan program ini. Namun KPPN Malang hingga kini masih belum mengetahui satker mana saja yang ditunjuk sebagai pilot project. "Kita masih menunggu informasi lebih lanjut terkait satker mana saja di luar Kementrian Keuangan yang ditunjuk," ujarnya.

Tetapi, lanjut Heran, semua satker pemerintah di Indonesia akan melaksanakan Sakti. Sebab, aplikasi tersebut menjadi bagian dari modernisasi keuangan negara yang diinisiasi oleh Direktorat Jendral Perbedaharaan. 

Menurut dia, kriteria satker yang menjadi pilot project di Malang adalah yang siap infrastukturnya. Sebab, aplikasi ini harus didukung dengan hardware serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang teknologi informasi. "Terkait SDM ini, KPPN Malang siap memfasilitasi dengan memberikan pelatihan agar bisa mengoperasikan Sakti," ujar Heran. 

"Kalau semua persiapannya telah siap, secepatnya seluruh instansi dapat menggunakan Sakti, karena menjadi salah satu unggulan, terutama dari sisi peningkatan kualitas layanan," imbuhnya. Lebih lanjut Heran menjelaskan, ada beberapa keunggulan jika satker pengguna anggaran pemerintah jika menggunakan Sakti. 

Dari sisi kenyamanan, satker tidak perlu lagi datang langsung ke KPPN untuk menyerahkan surat perintah membayar (SPM) ataupun berkas lainnya bisa disampaikan melalui sistem tersebut. "Jadi, efisiensi waktu penuntasan pekerjaan. Selain itu juga, laporan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini juga mendukung program go green. Satker bisa lebih hemat kertas. Surat dan laporan tidak perlu disampaikan dalam bentuk hard-copy yang membutuhkan kertas banyak," pungkasnya.