Wabup Malang Sanusi memperingatkan kepala OPD untuk berkinerja baik agar tidak terkena sanksi. (Humas)
Wabup Malang Sanusi memperingatkan kepala OPD untuk berkinerja baik agar tidak terkena sanksi. (Humas)

MALANGTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi mengumpulkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Baik kepala badan dan dinas sampai pada pucuk pimpinan di tingkat kecamatan, yaitu camat.


Tujuan dikumpulkannya seluruh kepala OPD dan camat tersebut dalam rangka meminta komitmen seluruh jajarannya dalam meningkatkan kualitas kinerja tahun 2019. Komitmen itu melalui penandatanganan perjanjian kinerja terhadap seluruh jajarannya di lingkungan Pemkab Malang.
 

"Jika terjadi kepala OPD kinerjanya memperoleh nilai C atau kurang, maka konsekuensinya harus siap angkat kaki dari jabatannya," tandas Sanusi kepada media.


Sikap Sanusi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. "Ini sebagai bentuk komitmen bagi penerima dan pemberi amanat. Semua harus paham segala konsekuensinya," ujar Sanusi.

Konsekuensi tersebut terdapat dalam salah satu klausul pasal perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh seluruh kepala OPD di Kabupaten Malang. Yakni mengenai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Jadi, SAKIP inilah yang menjadi indikator kinerja bagi para kepala OPD. Selain saya tegaskan agar kepala OPD juga memperhatikan Permendagri Nomor 135 Tahun 2018," ucapnya.


Lantas, berapakah nilai SAKIP Kabupaten Malang  tahun lalu sehingga Sanusi terkesan 'keras' terhadap jajarannya dengan menyampaikan klausul yang terkait erat dengan jabatan para kepala OPD? Dari data yang diperoleh MalangTIMES, nilai SAKIP kabupaten Malang yang saat itu masih dipimpin Rendra Kresna  tahun 2016 adalah 62 atau B. Meningkat tahun 2017 menjadi di atas 70 atau masuk kategori BB. Nilai SAKIP tersebut didasarkan pada empat indikator. Yakni perencanaan,  capaian,  pengukuran, dan evaluasi. 


Peningkatan SAKIP tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh kepala OPD Kabupaten Malang. Bukan hanya mampu menorehkan peningkatan kinerja saja, tapi Pemkab Malang juga diganjar oleh Kementerian Keuangan RI dengan dana insentif antara Rp 7,2 miliar sampai Rp 8 miliar. 


Sanusi tidak berhenti di penegasan klausul "punishment" terhadap kepala OPD saja. Dirinya juga menegaskan agar kepala OPD juga menaati Permendagri Nomor 135 Tahun 2018. Regulasi yang dimaksud terkait dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Yakni pemerintah daerah memiliki tugas mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan dan keterbukaan terhadap publik.