(tengah) Dr. Herwastoeti, SH, M.Si. (Foto: Istimewa)
(tengah) Dr. Herwastoeti, SH, M.Si. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Selama ini, informasi yang diedukasi oleh Bank tentang risiko-risiko jika kredit di Bank sangat minim. Untuk itu, masyarakat jarang mengetahui bagaimana langkah hukum yang harus ditempuh ketika bersengketa dengan Bank. Kepastian hukum bagi para konsumen saat penyelesaian sengketa perbankan kerap menemui jalan buntu.

Demikian problem mengakar ini sebagai latar belakang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) Dr. Herwastoeti, SH, M.Si. dalam pengerjaan disertasi untuk meraih gelar doktoralnya. 

Baca Juga : Pertama Kalinya di Malang Ada Studio Apartemen Luas Harga Termurah Hanya di Kalindra

Herwastoeti menemukan bahwa konsumen banyak yang tidak tahu risiko apa yang akan didapat saat mengajukan kredit di Bank.

"Hal ini dikarenakan kebanyakan Bank sekadar menyosialisasikan produk-produk dan layanan-layanan baru, namun tidak pernah mengedukasi masyarakat tentang resiko dan jalur hukum yang harus ditempuh saat bersengketa," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, Bank juga tidak terbuka dan tidak pernah membacakan perjanjian ketika peminjaman kredit. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi konsumen. 

Konsumen Bank kebanyakan menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Padahal, tahun 2011 sudah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Praktik ini menyebabkan konsumen dirugikan. Karena BPSK tidak mempunyai kapabilitas untuk menyelesaikan sengketa, lantaran latar belakang anggota BPSK minim dari orang hukum atau keuangan.

“BPSK tidak paham mengenai prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan norma-norma hukum sehingga banyak menabrak aturan hukum yang berlaku,” ujarnya. 

Baca Juga : Cari Tempat Tinggal Murah di Malang? Coba Apartemen The Kalindra

Dengan kapabilitas semacam ini, saat mediasi sengketa antara Bank dan konsumen, pihak Bank sering tidak hadir karena ketidakpercayaannya pada BPSK. 

OJK dalam hal ini sudah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk menyelesaikan sengketa perbankan. Namun demikian, kata dia, LAPSPI hanya ada di Jakarta. 

“Sehingga para konsumen daerah yang tidak punya akses ke LAPSPI akhirnya ke BPSK. Seharusnya OJK membentuk LAPSPI di daerah-daerah agar kepastian hukum konsumen Bank terjamin,” tandas Herwastoeti.