Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Luthfi J Kurniawan saat ditemui di Balai Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Luthfi J Kurniawan saat ditemui di Balai Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tindakan semena-mena toko grosir sekelas swalayan Dirgantara Mart di Jalan Kyai Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang menggunakan jalan umum milik Perumahan Dirgantara Permai sebagai lahan parkir bisa berimplikasi hukum. 

Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Luthfi J Kurniawan menyebut bahwa pelakunya bisa dikenai pasal pidana. 

Ditemui di Balai Kota Malang, Luthfi menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus memberi perhatian khusus untuk aset negara yang masih belum memiliki ketetapan hukum. Misalnya untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dibangun oleh para developer perumahan.

Membaca kasus alih fungsi jalan umum menjadi lahan parkir, Luthfi menegaskan bahwa ada prosedur administratif yang harus dilalui. "Kalau itu betul terjadi dan ada pengalihan aset tanpa mengikuti prosedur yang ada, itu pidana. Jadi nggak ada alasan lain," tegasnya.
 


Meki demikian, Luthfi menyebut bahwa Wali Kota Malang Sutiaji berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan aset yang belum diinventarisasi dengan baik. "Kami akan mendukung wali kota menyelesaikan itu. Jika ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan aset, tentu adalah tindak pidana dan ranahnya adalah hukum," tambah pendiri lembaga masyarakat anti rasuah, Malang Corruption Watch (MCW) itu. 

Akademisi penulis buku Hukum dan Kebijakan Publik itu mengungkapkan, potensi penyerobotan aset negara sangat besar di Kota Malang. "Potensi (penyerobotan) seperti itu yang banyak di Kota Malang. Ya bisa disebut korupsi kalau itu dilakukan aparatur pemerintah yang kong kalikong dengan swasta. Itu pidana korupsi," tegasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, toko grosir sekelas swalayan Dirgantara Mart Grosir menduduki jalan umum Perumahan Dirgantara Permai. Jalan milik warga yang termasuk fasilitas umum (fasum) itu ditutup sepihak. Di atasnya, digunakan sebagai lahan parkir dan gudang. Tak ayal, hal itu menimbulkan kerugian bagi warga sekitar yang aksesnya terhalang.

Warga pun melayangkan laporan pada Satpol PP Kota Malang. Namun saat petugas mendatangi lokasi, pemilik usaha berdalih sudah memiliki izin usaha. Izin yang dimaksud berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan CV Dirgantara Putra Perkasa tersebut telah ter-submit dalam sistem Online Single Submission (OSS) per tanggal 16 Januari 2019.

Setelah ditelusuri, OSS tersebut dinyatakan bukan dokumen resmi izin usaha. Artinya, usaha yang dijalankan oleh Dirgantara Mart dinilai ilegal. Lantas seperti apa ketegasan yang akan diberikan Wali Kota Malang Sutiaji? Simak dalam ulasannya dalam laporan MalangTIMES selanjutnya.