Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfud saat ditemui di gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfud saat ditemui di gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kasus penyerobotan fasilitas umum (fasum) milik Pemkot Malang yang dilakukan Dirgantara Mart menjadi isu krusial. Pasalnya ada hak masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Anggota legislatif pun turut mendesak Pemkot Malang mengambil langkah tegas. 

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfud mengungkapkan, pengalihfungsian lahan fasum berupa jalan perumahan untuk parkir Dirgantara Mart sangat disesalkan. Menurutnya, hal tersebut karena pemkot tidak tegas untuk segera mengurusi penyerahan fasum dari developer. "Awalnya mungkin dari developer mengulur waktu menyerahkan fasum pada pemkot. Pemkot juga lamban untuk mengingatkan," terangnya. 

Lookh Mahfud mengingatkan bahwa penyerobotan itu bisa saja dilihat buruk oleh masyarakat. "Nah, ini bisa saja orang berasumsi bahwa pemkot dan developer abai, atau ada kepentingan apa di antara keduanya. saya berharap asumsi-asumsi itu salah dan dibuktikan dengan kesungguhan," tegasnya.

ia mengimbau developer Perumahan Dirgantara Permai untuk bersungguh-sungguh memberikan fasum dan fasilitas sosial (fasos) ke pemkot. "Pemkot Malang juga jangan menunggu developer, sehingga masyarakat tidak dirugikan," tukas anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

"Di beberapa tempat, seperti Dirgantara itu, selama ini masyarakat urunan (patungan) untuk perawatan jalan, penerangan jalan, pembangunan balai RW. Mereka juga taat pajak, giliran pemerintah yang memberikan hak mereka. Salah satunya ya proteksi untuk akses fasum," papar pengasuh Ponpes Al Munawaroh itu.

Dia juga menyebut kasus alih fungsi dan penyerobotan serupa banyak terjadi di Kota Malang. "Karena alasan klasik administratif kelambanan itu. Tidak hanya Dirgantara, tapi juga yang ramai kemarin di Bulan Terang Utama, Buring Satelit atas, Puri Cempaka Putih dan itu tidak layak untuk Malang Kota Bermartabat," ujarnya.

Pria yang identik dengan peci hitam ini mendesak agar kasus-kasus penyerobotan fasum tidak dipandang remeh. "Pemkot harus segera mengambil tindakan tegas. Jangan lantas keluar mencari pembenaran atau malah membiarkan masalah seperti ini berlarut-larut," tuntutnya. 

"Karena kesungguhan pemkot membangun Kota Malang akan tercoreng dengan masalah seperti ini. Lakukan cara yang sangat cepat untuk sesegera mungkin memproses itu. Sehingga, warga mendapatkan hak-haknya," pungkas Lookh Mahfud. 

Seperti diberitakan sebelumnya, toko grosir sekelas swalayan Dirgantara Mart Grosir menduduki jalan umum Perumahan Dirgantara Permai. Jalan milik warga yang termasuk fasilitas umum (fasum) itu ditutup sepihak. Di atasnya, digunakan sebagai lahan parkir dan gudang. Tak ayal, hal itu menimbulkan kerugian bagi warga sekitar yang aksesnya terhalang.

Warga pun melayangkan laporan pada Satpol PP Kota Malang. Namun saat petugas mendatangi lokasi, pemilik usaha berdalih sudah memiliki izin usaha. Izin yang dimaksud berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan CV Dirgantara Putra Perkasa tersebut telah ter-submit dalam sistem Online Single Submission (OSS) per tanggal 16 Januari 2019.

Setelah ditelusuri, OSS tersebut dinyatakan bukan dokumen resmi izin usaha. Artinya, usaha yang dijalankan oleh Dirgantara Mart dinilai ilegal. Pengamat kebijakan publik bahkan menilai kasus ini masuk ranah pidana. Simak ulasannya dalam laporan MalangTIMES selanjutnya.