Dokumentasi pelantikan kades oleh Bupati Rendra Kresna. (dok MalangTIMES)
Dokumentasi pelantikan kades oleh Bupati Rendra Kresna. (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ramainya informasi penyetaraan gaji kepala desa (kades) dan perangkat desa dengan gaji aparat sipil negara (ASN) golongan IIa sebenarnya telah lama menjadi pemikiran Bupati Malang Rendra Kresna.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

Rendra telah lama mengharapkan adanya penambahan gaji bagi kades dan perangkat desa. Yakni, sejak tahun 2015 saat dirinya melihat betapa berat tugas mereka.

Tidak hanya di angan-angan. Bupati Malang yang masa penahanannya diperpanjang sampai kali ketiga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu mewujudkannya secara perlahan-lahan. Walaupun sampai "badai"menerpanya, harapan besar tersebut belum sepenuhnya tergapai.


"Selama ini, gaji kades berkisar Rp 1,4 juta. Hal itu jelas tidak relevan lagi. Harapan saya, gaji kades pada kisaran Rp 3,5 sampai Rp 4 jutaan," kata Rendra  tahun 2015 lalu.


Rendra berharap banyak kades bisa menerima gaji antara Rp 3,5- Rp 4 juta setiap bulan. Walau terseok-seok, harapan tersebut sampai saat ini sudah sampai di Rp 2,4 juta per bulan. Artinya, ada tindakan nyata dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan kades yang ada di Kabupaten Malang.


"Saya melihat kerja dan tanggung jawab kades cukup berat. Mereka bersentuhan secara langsung dengan masyarakat," ujar Rendra.


Kini, empat menteri bersama-sama bersepakat untuk melakukan penyetaraan gaji kades dan perangkat desa. Sebuah kebijakan yang berusaha menampung aspirasi perangkat desa se-Indonesia walau masih dengan nominal yang masih terbilang jauh dengan harapan besar Rendra sejak  2015.

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial


Tapi, surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo tiga hari lalu (24/01/2019) di Jakarta menjadi pintu bagi pemerintah untuk mewujudkan harapan lama Rendra.


Namun, di satu sisi, gaji setara ASN IIa itu menjadi persoalan dilematis di tingkat kades di Kabupaten Malang. Sebab, dengan kesetaraan tersebut, dimungkinkan adanya penurunan gaji mereka dibandingkan tahun 2018 lalu. Dari Rp 2 juta-Rp 2,4 juta menjadi sekitar Rp 1,9 juta sesuai dengan gaji ASN golongan IIa. "Kalau disetarakan dengan gaji ASN golongan II, maka gaji kades juga akan berkurang," ujar salah satu kades di Kabupaten Malang.


Mengambil contoh di salah satu desa, gaji kades tahun 2018 lalu sekitar Rp 2,4 juta. Sedangkan perangkat desa mendapatkan Rp 1,4 juta. Artinya, satu sisi gaji kades turun. Sedangkan di perangkat desa mengalami peningkatan.


"Kamj tidak terlalu mengurusi gaji sebenarnya, Mas. Yang terpenting pengelolaan dana desa berjalan baik dan benar. Kami dukung adanya penyetaraan tersebut," ucap salah satu kades di wilayah Kepanjen.


Harapan Rendra atas adanya kenaikan gaji kades sampai saat ini masih belum tercapai. Padahal, tugas dan tanggung jawab kades semakin hari semakin berat dengan adanya dana desa yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Bertambahnya dana desa, bertambah pula risiko bagi kades yang kini menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).