Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tri Widyani Pangestuti. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tri Widyani Pangestuti. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terus berusaha memikat minat generasi milenial atau anak-anak muda untuk mengembangkan koperasi. Terlebih, Malang sebagai kota pendidikan terbesar ketiga di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor perekonomian melalui koperasi pemuda.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tri Widyani mengatakan, ketertarikan anak muda terhadap koperasi masih harus ditingkatkan. Pasalnya, masih ada anggapan bahwa koperasi merupakan organisasi orang-orang tua. "Yang saya galakkan adalah membentuk koperasi pemuda atau milenial. Tahun 2019 ini, jambore koperasi pemuda secara nasional akan dilakukan di Kota Malang, karena potensi pemuda di kota ini cukup besar," kata Yani, sapaan akrabnya.

Menurut Yani, saat ini Pemkot Malang memang berupaya menggerakkan koperasi sebagai salah satu solusi untuk membangun ekonomi kerakyatan. "Kami tidak akan menumbuhkan secara kuantitas, tetapi menekankan pada kualitas," tegasnya.

Dia menekankan, pendidikan gerakan koperasi untuk anak muda perlu dilakukan. Sebab, 
melalui koperasi,  pembelajaran tentang nilai gotong royong, demokrasi, dan ekonomi Pancasila dapat digaungkan pada generasi milenial.

 "Nilai koperasi kalau tidak diturunkan pada generasi muda akan sayang. Apalagi selama ini Kota Malang barometer-nya koperasi," ungkapnya. "Tokoh koperasi wanita banyak dari Malang. Tokoh-tokoh koperasi dari Malang ini mewarnai setiap pembentukan undang-undang perkoperasian secara nasional," tambahnya. 

Meski tidak menyebutkan secara pasti jumlah koperasi pemuda, namun Yani meyakini jika di Kota Malang banyak tumbuh koperasi pemuda. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya koperasi mahasiswa dan koperasi siswa mengingat banyaknya lembaga pendidikan di Kota Malang. 

"Sehingga gerakan koperasi harus digaungkan untuk pemuda, supaya koperasi yang mereka kelola berkualitas. Pemerintah pun harus mampu memberikan arah kebijakan yang menyentuh kepada kualitas koperasi," pungkasnya.