Hukum Kebencanaan Indonesia Dinilai Tidak Bagus

Jan 27, 2019 13:39
(kiri) Dekan Fakultas Hukum (FH) UB Dr Rachmad Syafa'at SH MSi (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
(kiri) Dekan Fakultas Hukum (FH) UB Dr Rachmad Syafa'at SH MSi (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Indonesia adalah wilayah yang kerap disambangi bencana alam. Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor sering terjadi di negara ini. Sayangnya, hukum kebencanaan Indonesia dinilai masih belum baik.

Baca Juga : Keluarkan Surat Edaran, Mulai Besok Bupati Malang Minta Warga Tidak Keluar Rumah

Inilah salah satu poin yang dikritisi dalam Forum Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Guest House Universitas Brawijaya (UB) belum lama ini. Dekan Fakultas Hukum (FH) UB Dr Rachmad Syafa'at SH MSi menyatakan hukum kebencanaan Indonesia itu tidak bagus.

"Negara yang sudah lama mengalami situasi seperti ini kayak Jepang sudah siap. Early warning system-nya dibangun dengan bagus. Dan setelah terjadi gempa, juga bagus," kata Rachmad.

Dalam diskusi, diungkapkan bahwa kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam penanganan bencana perlu ditingkatkan dan tidak terlalu tergantung pada inisiatif pemerintah pusat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memiliki akses langsung terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah. Situasi ini menjadi catatan penting dalam melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan di masa yang akan datang.

"Sekarang Indonesia, kalau misalkan ada gempa, itusiapa yang mengorganisasi? Itu kadang-kadang tidak karu-karuan. Terlambat sampai, kemudian kadang tidak dibutuhkan oleh korban," ucap Rachmad.

Pengembangan hukum kebencanaan harus mengakomodasi praktik-praktik lokal (local genius) yang berperan mencegah terjadinya bencana maupun secara efektif menanggulangi akibat buruk dari bencana alam.

Baca Juga : Polisi Akui Kejahatan Jalanan Kota Malang Meningkat Usai Program Asimilasi

"Dan tidak hanya bantuan berupa material. Sebenarnya banyak bantuan yang imaterial yang dibutuhkan. Untuk mengatasi stres mereka misalnya," ujarnya.

Menurut Rachmad, korban yang terkena bencana alam akan alami stres. Kemudian ia juga jauh dari akses ekonomi dan akses pendidikan karena rusak semua. Semestinya itu yang ditangani.

"Bagaimana anak-anak tidak berhenti untuk mendapatkan pendidikan. Karena kalau kayak Aceh sama di Lombok kemarin, begitu dihantam, terus berhenti kan. Seharusnya tidak boleh berhenti itu," pungkasnya.

Penanganan kebencanaan perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups) seperti anak-anak, perempuan, orang miskin, dan kelompok minoritas sehingga memperoleh penanganan yang setara, nondiskriminatif dan adil.

 

Topik
Hukum Kebencanaan Indonesia Forum Guru Besar dan Doktor Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berita Lainnya

Berita

Terbaru