Tabloid Indonesia Barokah yang sudah dikirim melalui paketan, dan sudah didistribusikan ke Ponpes di Karangploso, Kabupaten Malang (Foto : Istimewa)

Tabloid Indonesia Barokah yang sudah dikirim melalui paketan, dan sudah didistribusikan ke Ponpes di Karangploso, Kabupaten Malang (Foto : Istimewa)



MALANGTIMES - Warna warni hiruk pikuk jelang pemilihan presiden (Pilpres), selalu menyita perhatian publik. Salah satunya seperti fenomena beredarnya tabloid Obor Rakyat. Iya, salah satu media cetak yang sempat buming jelang Pilpres 2014 silam. Membuat pimpinan redaksi harus mendekam dibalik jeruji penjara.

Kini fenomena serupa juga terjadi jelang Pilpres 2019. Laga rematch antara Jokowi versus Prabowo ini, juga diwarnai kasus serupa seperti beredarnya media cetak Obor Rakyat.

Hanya saja dikemas dengan media berbeda. Bertajuk Tabloid Indonesia Barokah, yang disinyalir memuat isi tulisan yang menyoroti kubu Prabowo-Sandi.

“Tabloid Indonesia Barokah terbitan Edisi Desember 2018 disinyalir sudah beredar di wilayah Jawa Timur. Sedangkan di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, juga menjadi tempat jujukan untuk persebaran tabloid tersebut,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, George da Silva, Jumat (25/1/2019).

Terkait beredarnya tabloid yang diduga berisi muatan ujaran kebencian kepada pasangan calon (paslon) 02 itu, langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Tadi pagi, kami sudah berkoordinasi dengan kantor pos kepanjen, untuk melakukan pencegahan agar tabloid Indonesia Barokah tidak didistribusikan di Kawasan Kabupaten Malang,” sambung George kepada MalangTIMES.

Belakangan diketahui, mendapat arahan semacam itu, Kantor Pos Kepanjen seketika memerintahkan agar menarik kembali paketan, yang terlanjur dikirim ke 33 Kecamatan.

“Kami sudah meminta kepada Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ada di Kabupaten Malang, untuk berkoordinasi dengan polsek jajaran guna mendatangi dan mearik tabloid Indonesia Barokah yang sudah beredar,” tegas George.

George menambahkan, selain berkoordinasi dengan Panwascam. Pihaknya juga bersinergi dengan Polres Malang, terkait penarikan tabloid tersebut. “Meski isinya mengandung muatan tentang pemilu, namun kami (Bawaslu) tidak berhak serta-merta menarik peredarannya. Sebab yang berwenang adalah polisi melalui keputusan kejaksaan. Sedangkan isi tulisan dan pemberitaan yang ada di Tabloid Indonesia Barokah, tergantung Dewan Pers. Tapi kami sudah berupaya untuk bersinergi dengan polisi, serta beberapa instansi terkait, guna menarik tabloid yang dinilai meresahkan karena mengandung ujaran kebencian yang menyudutkan salah satu paslon,” terang George.

Hingga berita ini ditulis, tabloid Indonesia Barokah, sudah ditarik, dan beberapa diantaranya berada di Kantor Pos Kepanjen.Dari pendalaman wartawan, ratusan paketan yang berisi tabloid Indonesia Barokah ini, dikemas menggunakan amplop berwarna kuning kecoklatan.

Meski sudah dilarang beredar, nyatanya di Kabupaten Malang sendiri ada satu paket yang terlanjur dikirimkan sesuai alamat yang dituju. Yakni di Masjid KH Ahmad Dahlan.

“Masjid KH Ahmad Dahlan. Perum Gpa Blok O no 56 RT 4/15 Ngijo, Kecamatan Karangploso, Malang, Provinsi Jatim,”

Begitulah kurang lebih tulisan pengiriman yang ditempelkan ke paketan berupa amplop berwarna kuning kecoklatan tersebut.

Selain itu, pengirim juga menulis. “Sip : Redaksi Tabloid Indonesia Barokah. Pondok Melati, Bekasi,”. seolah menggambarkan alamat pengirim paketan misterius tersebut.

Namun, setelah ditelusuri, dalam isi tabloid tidak tertulis alamat redaksi yang jelas. Bahkan motif dan tujuan pengeriman hingga saat ini masih belum diketahui pasti.

“Setelah kami baca dan pelajari isi tabloid memang mengandung ujaran kebencian yang ditujukan ke paslon nomor 02. Tidak ada alamat redaksi yang tercantum, jadi kami masih mendalami kasus beredarnya tabloid misterius tersebut. Diduga tabloid didistribusikan ke beberapa wilayah, termasuk Jawa Timur. Kami mendapat arahan dari pusat, untuk menarik peredaran tabloid Indonesia Barokah,” ujar salah satu petugas Bawaslu Kabupaten Malang, yang mewanti-wanti agar namanya tidak dicantumkan ini.

End of content

No more pages to load