MALANGTIMES - Anggota DPRD Kota Malang soroti rencana pencabutan empat peraturan daerah (perda) yang baru saja digulirkan. Salah satu yang paling banyak disoroti terkait pembatalan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (HO).

Pembatalan dan pencabutan perda tersebut dinilai dapat mengancam kenyamanan dan keamanan warga Kota Malang. Meski pada dasarnya pencabutan izin HO sifatnya adalah program nasional, Pemerintah Kota Malang diminta tetap membuat aturan main baru yang tetap memihak pada kepentingan masyarakat.

"Izin HO pada dasarnya memang aturan dari pusat untuk dicabut. Tapi jika tidak ada jaminan dari pemerintah, maka itu sangat disayangkan. Maka PKB sangat mendorong agar pemerintah membuat aturan baru," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang M. Taufik saat membacakan pendapat fraksi dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (25/1/2019).

Lebih jauh dia menyampaikan, pencabutan dan pembatalan perda tersebut menjadi salah satu indikasi pengabaian kemanan dari Pemerintah Kota Malang terhadap warganya. Karena produk hukum yang ada pada dasarnya adalah untuk melindungi warganya.

Dia pun meminta agar ada kajian baru dari pemerintah untuk mengganti Perda yang akan dibatalkan tersebut. Sehingga kenyamanan warga tetap dijamin, dan pengusaha tak bermain-main dengan setiap peraturan yang menyangkut pada keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Jadi meskipun itu ada aturannya dari pusat, semestinya pemerintah daerah tetap mengupayakan dengan aturan baru," ucapnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menambahkan, pencabutan izin HO merupakan program dari pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak lagi investasi yang ditanamkan.

"Yang diuntungkan dengan pencabutan izin HO itu sebenarnya banyak. Masyarakat maupun pemerintah juga diuntungkan," jelas Wasto.

Beberapa efek positif dari dicabutnya izin HO itu, menurut Wasto, seperti menumbuhkan lapangan pekerjaan, menambah penghasilan, menumbuhkan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, hingga meningkatkan daya beli.

"Dan terkait keamanan dan kenyamanan warga itu bisa dilindungi melalui izin smdal, izin andalalin, dan lain sebagainya menyesuaikan dengan jenis usahanya," tutup Wasto.