Pengembang Ngotot Tidak Punya Kewajiban Bangun Fasilitas Umum untuk Rumah Bersubsidi

Merananya Beli Rumah Subsidi Ketua REI Malang  5

MALANGTIMES - Pengembang Perumahan Bulan Terang Utama (BTU) Umang Gianto angkat suara terkait sederet protes yang dilayangkan warga perumahan yang menuntut sejumlah fasilitas umum  (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang semestinya menjadi hak konsumen atau pembeli perumahan. 

Saat dihubungi MalangTIMES melalui telepon selulernya, pria yang juga merupakan Ketua REI Komisariat Malang itu menjelaskan sederet protes memang sudah dilayangkan kepadanya sejak beberapa tahun terakhir. 

Tuntutan yang disampaikan pun beragam, mulai dari fasilitas rumah beribadah hingga tempat pembuangan sampah sementara. "Saya ini diprotes sama warga BTU sudah tiga kali ini," katanya. 

Protes pertama yang dimunculkan menurutnya adalah terkait dengan tidak adanya tempat beribadah. Protes dilayangkan pada 2016 lalu. Saat itu warga menuntut adanya pembangunan masjid. 

"Dan sudah saya bangunkan itu masjidnya, seperti yang diinginkan warga," tambahnya. Dia juga menegaskan jika pembangunan masjid tersebut saat ini sudah akan dirampungkan. 

Pembangunan masjid tersebut dilakukan bukan lantaran adanya tekanan dari warga, melainkan keinginan dari dirinya sendiri. "Pengembang perumahan subsidi itu nggak ada kewajiban buat bangun tempat ibadah. Saya sudah bangunkan masjid dengan menghabiskan anggaran Rp 2 Miliar sampai Rp 3 Miliar dari kantong saya sendiri. Semestinya, masjid memang dibangun sendiri oleh warga, tanahnya saja dari pengembang," tambahnya. 

Lebih jauh Umang menyampaikan jika sederet tuntutan yang disampaikan oleh warga perumahan BTU tersebut sebelumnya tidak ada dalam kesepakatan dan site plan. Sehingga dia merasa tidak memiliki kewajiban untuk menuntaskan setiap tuntutan warga. 

"Nggak ada itu dalam site plan. Saya hanya mau membangun sesuai site plan. Dan saya nggak melanggar aturan," katanya ketika ditanyai perihal janji untuk membangunkan tempat beribadah hingga sekolah di kawasan perumahan. 

Menurutnya, ia sudah menyediakan pemakaman yang merupakan salah satu kewajiban pengembang. Sementara untuk balai pertemuan dengan tegas Umang menolak permintaan tersebut. "Balai pertemuan atau Balai RW nggak ada dalam site plan, jadi saya nggak mau," imbuhnya. 

Umang menyampaikan, kawasan perumahan yang dia kembangkan tersebut seluas kurang lebih 30 hektare. Sementara khusus untuk perumahan subsidi ada sekitar 1.700 unit rumah. 

Selain perumahan subsidi, kawasan tersebut juga mengembangkan perumahan elit dan menengah. "Jadi di sana (BTU) tidak hanya khusus perumahan bersubsidi. Ada perumahan menengah dan rumah elit juga. Semuanya sudah diatur, jadi jangan minta yang aneh-aneh," urainya. 

Tak hanya itu, dia juga mengaku sangat kecewa dengan protes yang dilayangkan warga perumahan BTU. Karena dia merasa semua pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan site plan yang ada. 

"Terus terang saya kecewa sama warga. Itu kan rumah belinya Rp 88 juta, sekarang dijual Rp 200 juta loh. Kan yang untung warga sendiri," tambahnya. 

Dia juga mengira jika protes yang dilayangkan tersebut sangat mungkin berkaitan dengan tahun politik. Sehingga ada beberapa pihak yang menurutnya memanfaatkan suara warga dengan cara tersebut. 

"Saya ini serba salah, dan saya sangat kecewa. Kemarin saya ketemu dengan perwakilan warga. Jangan menekan, kalau menekan saya nggak suka. Minta baik-baik. Katanya sampah menumpuk, itu loh langsung saya bersihkan tiga jam selesai," pungkasnya.

Top