Apel pasukan Linmas di salah satu wilayah Kabupaten Malang (Ist)
Apel pasukan Linmas di salah satu wilayah Kabupaten Malang (Ist)

MALANGTIMES - Ribuan personel perlindungan masyarakat (Linmas) di seluruh desa yang ada di Kabupaten Malang disiagakan dalam menghadapi pemilu 2019. Baik pilihan presiden (Pilpres) maupun pilihan legislatif (pileg) yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 datang.

Proses persiapan penyiagaan Linmas yang diperkirakan mencapai 12.363.000 orang dan tersebar di 390 desa di Kabupaten Malang, telah dilakukan jauh hari. Koordinasi serta instruksi dari pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang ke pemerintahan di bawahnya telah dijalankan.

Seperti yang disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Nazarudin Hasan T. "Kita sudah melayangkan surat ke kecamatan supaya selalu berkoordinasi dengan pihak desa untuk menyiapkan tenaga linmas,” ucap mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang, Rabu (23/01/2019).

Sayangnya, kerap kali instruksi tersebut tidak juga diikuti dengan pendampingan teknis berupa anggaran, misalnya dengan adanya kewajiban yang akan dijalankan Linmas dalam pemilu. Yakni menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Dimana satu TPS akan dijaga oleh dua Linmas.

Akhirnya, pemerintah di tingkat paling bawah yang kembali harus menyelesaikan berbagai persoalan teknis mengenai tugas Linmas nantinya saat pemilu. Dari berbagai persiapan teknis sampai pada anggaran untuk Linmas.

"Ya yang harus mempersiapakan kalau ada instruksi-instruksi dari kabupaten seperti linmas, ya kita-kita juga. Anggaran untuk linmas, misalnya. Ya kita yang memikirkannya nanti," kata salah satu Kepala Desa di wilayah Kepanjen yang tidak berkenan disebut namanya kepada MalangTIMES.

Istilahnya di tingkat desa adalah kabupaten tinggal beresnya saja. Masalah kuota linmas dan amunisinya adalah urusan desa. "Ya biasa kalau begini ini mas. Sedapat mungkin kita kerjakan. Untuk amunisi kita alokasikan nanti dari dana yang ada di APBDesa," ujarnya.

Seperti diketahui, keberadaan Linmas dinaungi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan linmas. Tapi kondisi ditingkat lapangan, keberpihakan terhadap linmas sangatlah terbatas. Sebut saja anggaran untuk melaksanakan kegiatan linmas sendiri. Atau honor dan insentif bagi linmas yang tidak pernah ada dalam pos belanja.

Pemkab Malang menyerahkan mutlak persoalan tersebut kepada pemerintah desa. Sedangkan desa sendiri dibatasi dalam penganggaran yang sumbernya dari alokasi dana desa (ADD). Serta mengenai tidak adanya aturan mengenai pemberian insentif, misalnya.

Linmas hanya mendapatkan anggaran apabila ada kegiatan di tingkat desa. Itu pun dalam satu tahun anggaran hanya satu atau dua kali kegiatan yang bisa dianggarkan desa.

"Kita mau beri honor atau intensif tiap bulan linmas tidak ada aturannya. Tidak berani kami. Beda dengan insentif RT dan RW yang aturannya ada," ujar salah satu Sekretaris Desa (Sekdes) di wilayah Kromengan.

Persoalan-persoalan tersebut yang entah kenapa tidak pernah ada solusi ditingkat pemkab Malang. Hanya ada instruksi dan keinginan bahwa apa yang disampaikan ke pemerintah di bawahnya berjalan sukses. 

Nazarudin menyampaikan, linmas sebagai organisasi kemasyarakatan  sifatnya adalah relawan. Sedang untuk persoalan kesejahteraan linmas menjadi tanggungjawab desa.

"Sedangkan pemkab memfasilitasi untuk regulasi yang artinya mengaplikasikan payung hukum kepada pihak desa," pungkasnya.