Papan pengumuman agar warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Papan pengumuman agar warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan masih kerap dilakukan sebagian warga Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup pun tengah menyiapkan sanksi berat untuk memunculkan efek jera. Warga yang kedapatan buang sampah sembarangan bakal kena denda hingga Rp 2,5 juta. 

Nominal denda ini mengalami peningkatan signifikan. Sebelumnya, para pembuang sampah sembarangan, hanya dikenai denda maksimal Rp 100 ribu. "Usulan kenaikan denda dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan," ujar Kabid Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan DLH Kota Malang Rahmat Hidayat. 

Menurut Rahmat, aturan yang berlaku saat ini belum memberatkan bagi pelanggar yang kena sanksi. "Kalau dendanya maksimal hanya Rp 100 ribu, tampaknya masyarakat menyepelekan. Karena besaran denda itu tergantung hasil sidang di pengadilan, bisa jadi pelanggar hanya membayar denda puluhan ribu," ucapnya. "Kalau dendanya maksimal Rp 2,5 juta, maka denda yang dibayar jika melanggar bisa ratusan ribu," sambung Rahmat. 

Ia mengungkapkan, aturan baru terkait denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan akan dituangkan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengolahan Sampah.  Saat ini, draf revisi perda tersebut masih menunggu persetujuan legislatif untuk disahkan. 

"Revisi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengolahan Sampah sudah masuk agenda pembahasan legislatif. Perda tersebut berisi tentang aturan pengolahan dan pemilahan sampah, termasuk sanksi bagi pembuang sampah sembarangan," ujarnya.

Selain penambahan nilai denda, DLH Kota Malang juga berencana menerapkan sistem tilang bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sistem tersebut serupa dengan penilangan bagi warga yang melanggar ketentuan lalu lintas. Nantinya, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berhak melakukan tilang di tempat bagi pelanggar. 
 

"Jika aturan itu bisa diterapkan, Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan hakim. Begitu ada yang membuang sampah, langsung ditilang di tempat. KTP-nya disita, lalu bayar denda," pungkas pria yang juga merupakan inisiator Bank Sampah Malang (BSM) ini.

End of content

No more pages to load