Ilustrasi (Istimewa).

Ilustrasi (Istimewa).



MALANGTIMES - Program full day school yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menuai protes. Warga di Kota Malang mulai mengeluhkan program belajar lima hari itu.

Hal itu belum lama ini disampaikan anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB Abdul Wachid dalam agenda rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap penyampaian RPJMD Kota Malang 2018-2023 di gedung DPRD Kota Malang belum lama ini.

"Kami harap pemerintah kembali mengkaji program full day school karena sudah banyak keluhan yang datang dari orangtua," kata dia.

Dia menyampaikan, program full day school banyak mengancam keberadaan sekolah diniyah yang jumlahnya puluhan hingga ratusan. Selain itu, para orang tua juga sering mengeluh lantaran anak-anaknya banyak konsentrasi di pendidikan formal ketimbang pendidikan agama.

"Semestinya pendidikan formal dan agama ini seimbang karena itu adalah hak dari warga Kota Malang untuk memperoleh pendidikan. Jadi, kami berharap sekolah kembali normal enam hari dan program full day school kembali dikaji," katanya.

Bukan hanya itu. Alasan lain untuk mengkaji ulang program  full day school adalah karena masih belum maksimalnya kesiapan setiap lembaga pendidikan di Kota Malang untuk menerapkan program tersebut. "Belum semua sekolah sudah sesuai ketentuan," paparnya lagi.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, program full day school pada dasarnya merupakan program kerja nasional. Hampir seluruh daerah di Indonesia tanpa kecuali Kota Malang saat ini sudah menerapkan program tersebut.

"Dan polanya kan bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal kita. Terkait anak yang nggak ngaji, nanti bisa dimasukkan dalam program sekolah. Dan tentunya akan dikaji lagi lebih dalam bersama pakar pendidikan dan kita lihat kebutuhannya di masyarakat," pungkas Sutiaji. 

End of content

No more pages to load