Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah. (Foto: Imarorul Izzah/MalangTIMES)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah. (Foto: Imarorul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Saat ini Pemerintah Kota Malang (Pemkot) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah menyusun peraturan daerah (perda) terkait pengurangan penggunaan plastik. 

Sebenarnya, perang terhadap sampah plastik telah didengungkan (Pemkot) Malang sejak 2016 silam. Namun, tampaknya imbauan dan gerakan "diet sampah plastik" itu masih belum berjalan optimal.

Untuk diketahui, aturan baku ini dikebut lantaran sampah plastik menjadi salah satu penyebab bencana daerah, misalnya banjir. 

Selain itu, plastik yang susah diurai menjadi penyebab menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir. 

Di lingkungan pendidikan sendiri, khususnya di sekolah-sekolah di Kota Malang, pengurangan plastik sudah berjalan. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM menyatakan tanpa adanya perda dari Pemkot, sekolah adiwiyata sudah melakukan hal tersebut.

"Sebetulnya tanpa ada edaran, di Adiwiyata itu sudah ada aturan-aturannya," pungkasnya saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Kota Malang.

Apabila sekolah tersebut adalah sekolah adiwiyata, otomatis penggunaan bahan plastik akan minim. 

Di Kota Malang sendiri, sudah ada sekitar 36 sekolah jenjang SD dan SMP yang sudah Adiwiyata.

"Kalau sekolah adiwiyata otomatis penggunaan bahan plastik ini relatif tidak ada. Minum juga pakai gelas," ungkapnya.

Selain pengurangan bahan plastik, bahan makanan juga ditentukan. 

Misalnya saja, ditentukan tidak boleh memakai pewarna dan ada aturan makanan yang boleh dan tidak boleh dijual di sekolah.

Namun, memang, tidak semua sekolah masuk dalam kategori Adiwiyata. 

Untuk itu, Dinas Pendidikan selalu menilai pendidikan  lingkungan yang ada di Kota Malang.

Ada pula grafiknya sehingga sekolah yang belum menerapkan pendidikan lingkungan akan otomatis terlihat untuk kemudian dibina. 

Apabila tidak dilakukan maka akan berimbas ke akreditasi sekolah dan kepala sekolah.

"Kalau tetap tidak dilaksanakan ada akreditasi sekolah. Sehingga nanti dalam akreditasi akan mengurangi nilainya dia (kepala sekolah). Kalau dia akreditasinya jelek berarti kinerjanya jelek. Kalau kinerjanya jelek tidak mungkin jadi kepala sekolah," pungkas Zubaidah.

End of content

No more pages to load