JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar kembali mencatatkan prestasi di tingkat regional. Kota Blitar dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Implementasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terbaik dalam ajang Anugerah Digdaya Mataraman 2025 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Kediri, Senin (8/12/2025). Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan kota ini dalam memperluas penerapan transaksi non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, perbankan, serta para wajib pajak dan wajib retribusi. Menurutnya, ekosistem pembayaran digital di Kota Blitar tumbuh karena dukungan masyarakat yang semakin terbiasa melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital.
Baca Juga : Begini Skenario Timnas Indonesia U-23 ke Semifinal SEA Games 2025, Usai Kalah dari Filipina
“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga milik wajib pajak dan wajib retribusi yang telah menjalankan kewajibannya dengan memanfaatkan kanal digital. Kami juga mengapresiasi seluruh OPD penghasil yang konsisten mendorong transaksi non tunai di berbagai sektor,” ujar Widodo. Ia menegaskan, langkah ini selaras dengan komitmen Pemkot Blitar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang modern, bersih, dan transparan.
Widodo menjelaskan bahwa digitalisasi PAD di Kota Blitar terus dipacu melalui perluasan kanal pembayaran yang dilakukan bekerja sama dengan perbankan. Saat ini seluruh jenis pajak daerah telah terintegrasi dalam sistem pembayaran digital, mulai dari pajak hotel dan restoran hingga pajak PBB dan BPHTB. Integrasi tersebut, kata Widodo, terbukti memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan.
“Ini sejalan dengan tema Pembangunan Kota Blitar tahun 2025, yaitu pemantapan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi daerah. Upaya Pemkot Blitar melalui BPKAD dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah adalah bagian dari ikhtiar menuju pemerintahan yang lebih bersih, maju, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan,” tuturnya.
Meski telah mencatat progres signifikan, Pemkot Blitar masih menyiapkan langkah lanjutan dalam perluasan transaksi non tunai. Widodo menyebut fokus berikutnya adalah digitalisasi retribusi daerah, terutama layanan parkir dan beberapa sektor lain yang hingga kini masih berjalan secara konvensional. Transformasi di sektor tersebut diyakini akan semakin memperkuat akurasi pencatatan pendapatan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Perluasan transaksi non tunai pada layanan retribusi menjadi prioritas kami tahun depan. Dengan langkah ini, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan PAD semakin akuntabel sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terukur,” kata Widodo.
Pemerintah Kota Blitar, lanjutnya, berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, perbankan, serta masyarakat untuk memperluas ekosistem pembayaran digital yang transparan, aman, dan mudah diakses. Ia meyakini, inovasi digital yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Efisiensi Teknologi, Petani di Kota Batu Ikuti Bimtek Integrated Farming
Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Pemkot Blitar memandang digitalisasi PAD bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan bagian dari strategi membangun budaya birokrasi baru yang lebih responsif dan efisien. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan terdokumentasi secara digital, pemerintah daerah menilai risiko kebocoran pendapatan dapat ditekan, sementara potensi PAD dapat digarap lebih optimal.
“Harapannya, berbagai inovasi digital yang kami implementasikan mampu mendorong pengelolaan PAD yang lebih optimal serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Widodo.
Penghargaan dari Bank Indonesia ini semakin mengukuhkan posisi Kota Blitar sebagai daerah yang progresif dalam membangun tata kelola keuangan modern. Pemkot Blitar memastikan bahwa langkah transformasi digital akan terus diperluas, tidak hanya pada sektor pendapatan, tetapi juga dalam pelayanan publik lainnya demi menjawab tuntutan efisiensi dan transparansi di era pemerintahan digital.
