Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi saat menyampaikan hilangnya pendapatan dari pajak ABT senilai Rp 1,5 miliar. (Nana)

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi saat menyampaikan hilangnya pendapatan dari pajak ABT senilai Rp 1,5 miliar. (Nana)



MALANGTIMES - Pajak air bawah tanah (ABT) di wilayah Kabupaten Malang secara resmi diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Ambil alih kewenangan tersebut dilakukan tahun 2018 lkarena  beberapa kasus yang terjadi. 

Salah satunya adalah mengenai konflik tanpa penyelesaian antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam persoalan air sumber Wendit, Pakis.

Tidak tanggung-tanggung, akibat konflik tersebut, pajak ABT sebesar Rp 1,5 miliar pun menguap. Hilang. Pemkab Malang gigit jari dengan adanya ambil alih kewenangan oleh Pemprov Jatim. Pajak ABT hilang, pengelolaan pun, khususnya di sumber  Wendit, masih dipegang PDAM Kota Malang.

Kondisi tersebut tentunya membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang harus rela kehilangan pendapatan dari pajak ABT dengan nilai terbilang besar.
"Kami kehilangan sekitar Rp 1,5 miliar dari pajak ABT setelah air sumber didefinisikan sebagai bukan air bawah tanah, tapi menjadi air permukaan oleh pemprov Jatim," kata Purnadi, kepala Bapenda Kabupaten Malang, Selasa (15/01/2019) kepada MalangTIMES.

Adanya perubahan tersebut yang membuat 42 air sumber baku di  Kabupaten Malang, yang terdiri dari 35 mata air, 5 air bawah tanah dan 2 air permukaan, berubah. Eksesnya, pengelolaan sekaligus pendapatan dari ABT pun ikut berubah dan kini ada di tangan Pemprov Jatim.

Purnadi juga menyatakan, peralihan pengelolaan tersebut dipicu dengan adanya persoalan air sumber Wendit yang naik sampai tingkat pemerintah pusat. Ternyata, di tingkat pusat, masalah itu diserahkan kepada Pemprov Jatim.

Persoalan menjadi rumit saat berbagai sumber air di wilayah Kabupaten Malang yang terus dieksploitasi tanpa menghiraukan lingkungan hidup yang ada di dalam dan sekitarnya. Misalnya yang terjadi di sumber air Wendit. Ekosistem rusak, masyarakat yang kena getahnya. Sedangkan anggaran dari pajak ABT diambil alih oleh Pemprov Jatim tanpa adanya bagi hasil atau lainnya.

"Tentunya sumber air memerlukan perawatan berkala agar tidak tereksploitasi secara berlebihan dan akhirnya rusak. Perawatan membutuhkan anggaran. Kalau seperti ini, menjadi repot kan," ujar Purnadi.

Disinggung mengenai persoalan ke depannya untuk mengganti hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak ABT, Bapenda Kabupaten Malang belum memiliki strategi lain. " Belum. Mungkin kalau hal tersebut adanya di PDAM nantinya untuk cari strategi," ucap mantan kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini.

End of content

No more pages to load