Bambang Setiono (kanan) ASN Kota Malang yang berkampanye melalui media sosial saat menyerahkan berkas pada Bawaslu Kota Malang, November 2018 lalu. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Bambang Setiono (kanan) ASN Kota Malang yang berkampanye melalui media sosial saat menyerahkan berkas pada Bawaslu Kota Malang, November 2018 lalu. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Proses atas dugaan kampanye yang dilakukan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berlanjut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang telah menerima surat keputusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait sanksi yang dijatuhkan. 
 

PNS bernama Bambang Setiono itu kedapatan melakukan sejumlah postingan bernada kampanye di media sosialnya, termasuk mengunggah foto Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa mengungkapkan bahwa surat dari KASN itu diterima pekan lalu. "Saat ini surat balasan KASN sudah dikirim ke Pemkot Malang," ujarnya. 
 

Dalam surat keputusan tersebut, lanjut Alim, Bambang Setiono dinyatakan terbukti bersalah. KASN juga menetapkan sanksi kategori sedang. "Sanksi atas pelanggaran disiplin "Sedang".  Riilnya seperti apa, itu di bawah wewenang pemkot," terangnya. Meski demikian, pihak Bawaslu juga masih akan terus memantau pelaksanaan surat keputusan KASN itu. 
 

Berdasarkan penelusuran MalangTIMES, aturan terkait sanksi tersebut salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalamnya tertera bahwa bentuk hukuman disiplin tersebut bervariasi mulai dari tingkat berat, ringan, hingga sedang. 
 

Beberapa jenis hukuman disiplin kategori sedang yakni penurunan pangkat 1 tingkat selama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; penundaan gaji maksimal satu tahun; serta penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama satu tahun. 
 

Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu Kota Malang telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap Bambang Setiono pada 13 November 2018 silam. Bambang, masih tercatat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan (PPPJ) Bidang Penerangan Jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. 
 

Bawaslu juga menemukan bukti-bukti unggahan Bambang yang membagikan ajakan dukungan yang mengarah ke salah satu pasangan calon presiden. Atas tindakan itu, Bambang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2019. 
 

Sebelumnya, akun FB milik Bambang Setiono mengunggah beberapa postingan yang berisi kalimat tidak semestinya. Misalnya pada postingan yang diunggah pada tanggal 9 September lalu. Bambang menuliskan, saya tidak membenci pak Jokowi tapi tolong tunjukkan kepada saya prestasi apa dalam memimpin bangsa ini saya tunggu jawabannya. 
 

Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober, Bambang membagikan sebuah kiriman yang berisi postingan 2019 Ganti Presiden. Postingan itu pun mendapat tanggapan beragam dari netizen. Apalagi Bambang merupakan seorang ASN yang tidak diperbolehkan melakukan kampanye.