Imbauan Tak Mempan, Pemkot Malang Bikin Peraturan Batasi Sampah Plastik

Para pedagang eceran masih bergantung pada kantong plastik untuk mengemas dagangan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Para pedagang eceran masih bergantung pada kantong plastik untuk mengemas dagangan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Perang terhadap sampah plastik telah didengungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sejak 2016 silam. Namun, tampaknya imbauan dan gerakan "diet sampah plastik" itu masih belum berjalan optimal. Terbaru, pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang tengah menyusun peraturan daerah (perda) terkait pengurangan penggunaan plastik. 
Aturan baku itu dikebut lantaran sampah plastik menjadi salah satu penyebab bencana daerah, misalnya banjir. Selain itu, plastik yang susah diurai menjadi penyebab menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir. 

Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Malang Rahmat Hidayat mengungkapkan, saat ini perda tersebut masih dalam tahap pengajuan pada legislatif. Menurut Rahmat, sebenarnya DLH ingin menerapkan kebijakan ini di tahun 2018 melalu peraturan wali kota (perwal). Namun pengajuan tersebut ditolak oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

"Kami sudah mengajukan tetapi ditolak. Alasannya, kebijakan ini menyangkut kepentingan orang banyak, masyarakat umum dan pengusaha," ujarnya.  "Menurut provinsi, jika menggunakan perwal, payung hukumnya tidak kuat sehingga perlu perda," tambahnya. 

Perda tersebut, sambung Rahmat, merupakan revisi Perda  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengolahan Sampah. Dalam revisi perda tersebut, salah satu poinnya mengatur penggunaan kantong plastik bagi swalayan atau toko modern. 

"Sehingga swalayan modern harus menyediakan kertas, kardus atau membuat kantong permanen bagi masyarakat yang belanja. Tidak boleh menggunakan kantong plastik ketika melayani pembeli," ujarnya. 

"Tetapi sementara kebijakan ini hanya untuk swalayan modern. Untuk pasar tradisional masih bertahap," sambung dia.

 Terkait penggunaan kantong plastik yang diklaim mudah diurai, Rahmat menilai jika hal tersebut masih belum teruji kebenarannya. Sebab, belum ada penelitian yang membenarkan jika kantong plastik yang kini digunakan sejumlah swalayan modern merupakan plastik ramah lingkungan.

"Kantong plastik yang katanya mudah terurai ternyata juga tetap butuh proses terik matahari yang tajam di lapangan terbuka untuk bisa terurai. Selain itu, belum ada legalitas yang membuktikan plastik itu mudah terurai," kata  pria yang juga merupakan inisator Bank Sampah Malang (BSM) ini.
Pihaknya berharap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini bisa segera diterapkan di Kota Malang. Sebab, meski sempat menimbulkan pro kontra, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar mendukung program ramah lingkungan.
"Penyusunan dari eksekutif sudah selesai, mulai dari uji publik dan persyaratan lainnya sudah selesai, kini tinggal persetujuan legislatif. Kabarnya sudah masuk ke Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Harapannya tahun ini bisa disahkan," tandasnya.

 

Editor : Yunan Helmy
Publisher :
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top