Wali Kota Malang Sutiaji (mengenakan kopiah hitam) saat menemui awak media di Polres Malang Kota. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji (mengenakan kopiah hitam) saat menemui awak media di Polres Malang Kota. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Masalah kesejahteraan masih menjadi isu krusial yang mesti digarap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada 2019 ini. Wali Kota Malang Sutiaji memastikan, tahun ini bakal ada peningkatan bantuan sosial (bansos) bagi warganya. Baik dengan skema pembiayaan daerah melalui APBD maupun kucuran dari pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). 

Hal tersebut disampaikan Sutiaji usai menghadiri Video Conference Kapolri dan Menteri Sosial di ruang pertemuan Polres Malang Kota, hari ini (11/1/2019). "Tahun ini ada peningkatan penerima, tapi untuk angka pastinya belum," ujar Pak Aji, sapaan akrabnya. 

Sebelumnya, pihak pemkot telah menggelar Sosialisasi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang menghadirkan seluruh lurah, ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di wilayah tersebut. Dalam agenda itu, Pak Aji menekankan agar ketua RT/RW turut serta membantu pemkot dalam menyalurkan bansos pada masyarakat yang membutuhkan. 

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang Pipih Tri Astuti menambahkan, kuota penerima bansos di kota dingin itu meningkat sesuai dengan pagu yang dianggarkan Kemensos. "Untuk bantuan dari pusat, kan ada tim verifikasi sendiri yang juga melibatkan dinsos. Tetapi berapa-berapanya (kuota yang diberikan) itu bergantung pusat," ujar Pipih. 

Berdasarkan data Dinsos, jumlah penerima bansos di kota wisata itu setiap tahun meningkat. Hasil rekapitulasi Basis Data Terpadu (BDT) penerima bantuan Kemensos untuk Kota Malang, pada 2017 ada 127.974 jiwa. Jumlah itu meningkat menjadi 135.954 jiwa pada 2018 lalu. "Ini masih data per November karena salinan dari pusat untuk Desember belum turun," tuturnya. 

Pipih menguraikan, bansos tersebut meliputi beberapa jenis program. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Beras Daerah (Rasda), pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), serta kepesertaan BPJS Kesehatan yang dianggarkan mandiri oleh Pemkot Malang berupa PBI-Daerah. "Ada program yang berbasis rumah tangga, ada juga yang perseorangan," tuturnya. 

Untuk diketahui, pada 2017 jumlah penerima PKH di Kota Malang mencapai 6.159 rumah tangga dan meningkat menjadi 9.880 penerima pada 2018. Untuk penerima bantuan Rasda, meningkat dari 5.883 menjadi 6.918 rumah tangga dalam kurun yang sama. "Untuk PKH paling banyak disalurkan ke Kecamatan Kedungkandang dan Sukun. Kalau Rasda merata ya, sekitar 1.000 hingga 1.500 penerima di tiap kecamatan," urainya. 

Di Kota Malang, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) naik signifikan pada 2018 lalu. Dari 6.667 rumah tangga pada 2017, menjadi 17.957 paket bansos atau mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat. Sedangkan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) naik dari 108.682 jiwa pada 2017 menjadi 112.149 jiwa pada 2018.

 

End of content

No more pages to load