Jalan tol Malang-Pandaan membuat penagihan PBB oleh Bapenda Kabupaten Malang terkendala di tahun 2018 (fajar network)

Jalan tol Malang-Pandaan membuat penagihan PBB oleh Bapenda Kabupaten Malang terkendala di tahun 2018 (fajar network)



MALANGTIMES - Pembangunan jalan tol Malang-Pandaan (mapan) sepanjang 37,62 kilometer (km) yang menghubungkan daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan Malang, mengubah status kepemilikan tanah masyarakat. Dari milik pribadi menjadi milik negara yang nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga.

Perubahan status objek pajak berupa tanah dan bangunan tersebut secara langsung berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Efek langsungnya adalah berhentinya proses pemasukan PBB ke kas daerah dengan kisaran Rp 270 juta.

Akhirnya, target PBB di tahun 2018 tidak bisa tercapai. "Tahun 2018 lalu memang tidak tercapai, walau secara prosentasenya tidak terlalu besar," kata Purnadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Jumat (11/01/2019).

Mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini melanjutkan, PBB tercatat di akhir tahun sebesar 98,08 persen. Atau senilai Rp 63,08 miliar dari target Rp 63,8 miliar. "Dan ini salah satunya disebabkan adanya perubahan status objek PBB," ujarnya.

Dari data Bapenda Kabupaten Malang, objek PBB yang tertahan selama proses pembangunan jalan tol terdapat di 14 desa yang berada di tiga kecamatan. Sedangkan total objek pajak yang dalam proses tersebut sebanyak 1.625 bidang, dengan nilai nominal pendapatan PBB sebesar Rp 270 juta.

"Dari 14 desa tersebut belum termasuk yang di Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari dan Sekarpuro, Kecamatan Pakis," ujar Purnadi yang juga menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan identifikasi dan pendataan ulang di wilayah-wilayah tersebut.

Selama proses pembangunan jalan tol, Bapenda Kabupaten Malang memang tidak bisa melakukan pemungutan PBB. Sampai nantinya proses pembangunan selesai dan sudah dioperasionalkan oleh pihak ketiga.

"Karenanya kita data ulang terlebih dahulu objek pajaknya di sana. Agar kita memiliki data valid untuk proses di tahun ini," ujar Purnadi.

Selain adanya perubahan kepemilikan objek PBB tersebut, faktor lain yang membuat PBB tidak mencapai target adalah semakin banyaknya perumahan di wilayah Kabupaten Malang. Adanya peralihan tanah dari warga ke subjek pajak yang lain disertai dengan banyaknya pula pemilik perumahan yang tidak berdomisili di lokasi. Menjadi penyebab PBB jiga terkendala.

Bapenda Kabupaten Malang kesulitan untuk melakukan penagihan objek PBB. "Karena para pemilik rumah di lokasi perumahan banyak yang tidak menempatinya. Alamat domisilinya juga tidak diketahui. Ini yang juga membuat kita tidak bisa menagih PBB di area ini," pungkas Purnadi. 

Tag's Berita berita malang PBB Purnadi

End of content

No more pages to load