Rawan Penyelewengan, Polres Malang Kota Turun Awasi Penyaluran Bantuan Sosial

Suasana konferensi video antara Pemkot Kota Malang dan Polres Malang Kota bersama Kementerian Sosial dan kapolri. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Suasana konferensi video antara Pemkot Kota Malang dan Polres Malang Kota bersama Kementerian Sosial dan kapolri. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Besarnya anggaran bantuan sosial (bansos) yang mengalir dari pemerintah pusat menimbulkan kerawanan tersendiri. Pemerintah Kota Malang akan memperketat pengawasan distribusi bansos dengan menggandeng Polres Kota Malang. Pasalnya, bantuan tersebut rawan diselewengkan. 

Pengawalan dari kepolisian diharap mengontrol bantuan yang seharusnya diberikan bagi warga tidak mampu bisa tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji usai menghadiri video conference dengan kapolri dan menteri sosial tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di ruang eksekutif Polres Malang Kota, hari ini (11/1/2019). 

Sutiaji mengaku sejauh ini masih belum ditemukan indikasi adanya penyelewengan penyaluran bantuan  di Kota Malang. "Nota kesepahaman yang ditandatangani Polri dan Kemensos juga akan diterapkan di daerah. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kejadian bencana tetapi bantuannya tidak tepa sasaran. Namun ini tidak terjadi di Malang," sebutnya. 

Koordinasi dengan Polres Malang Kota disebut sebagai langkah antisipasi. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan penyelewengan itu terjadi di kota pendidikan itu. "Apalagi pemkot dapat banyak jenis bansos. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), bantuan beras daerah (Rasda), bantuan pangan non-tunai (BPNT), serta jenis bantuan lainnya," ucapnya. 

"Kalau bantuan dengan bentuk barang masih tidak rawan, yang paling rawan diselewengkan itu bantuan dalam bentuk non-tunai. Untuk bantuan non tunai ini disalurkan melalui kartu. Terkadang penerima PKH lupa pin.

Sedangkan yang pegang pin pendampingnya, ini bisa terjadi penyelewengan," urai Pak Aji, sapaan akrabnya.
Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri menegaskan bahwa pihaknya siap menerjunkan personel untuk membantu pengawasan distribusi bantuan sosial pada masyarakat.

Apalagi kini Polri dan Kemensos telah melakukan nota kesepahaman terkait bantuan pengamanan dan penegakan hukum. "Kami dari Polres Makota siap melaksanakan hasil dari nota kesepahaman ini," tegas Asfuri. 

Asfuri menyebut, hingga saat ini belum ada dugaan penyelewengan bantuan sosial di Kota Malang. "Sampai saat ini di Polres Makota belum ada laporan terkait  penyimpangan bantuan sosial. Tetapi setelah adanya tim saber pungli yang diketuai wakapolres, mereka selalu mencari informasi, apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka akan langsung ditindaklanjuti," ujar dia.

Namun upaya pencegahan terus dilakukan. Rencananya, dalam waktu dekat pihak polres akan menyusun teknis pengawalan bersama Pemkot Malang. "Apabila ada bantuan sosial akan ada tim pendampingan, polisi langsung ke lokasi, sehingga bantuan ini akan tepat sasaran," pungkasnya.

Editor : Yunan Helmy
Publisher :
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top