Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang menyampaikan torehan pendapatan sektor pajak 2018 (Nana)

Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang menyampaikan torehan pendapatan sektor pajak 2018 (Nana)



MALANGTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, bisa bernafas lega dengan capaian kerjanya di tahun 2018 lalu. Target yang diemban di pundak Bapenda tercapai, bahkan terlampaui di sektor pajak daerah secara kumulatif.

Seperti diketahui, di sektor pajak di tahun 2018 terdapat 11 item penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, bahan galian golongan C. Serta pajak parkir, air bawah tanah, sarang burung walet yang akan dihapus di tahun 2019, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari 11 item pajak tersebut, Bapenda Kabupaten Malang membukukan torehan dengan angka 117 persen. Atau melampaui target sebesar 17 persen di tahun 2018 lalu. Dengan total pendapatan senilai Rp 556 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 535 miliar. Dimana dari sektor pajak membukukan nilai pendapatan sebesar Rp 279 miliar dari target Rp 236 miliar.

Sayangnya, torehan positif Bapenda tersebut terciprat noda kecil. Walaupun, secara kumulatif pendapatan sektor pajak melampaui target dan terbilang memuaskan di sisi kinerja badan yang dikomandani oleh mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ini.

Noda kecil tersebut disumbang oleh dua item pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dalam perjalanannya di tahun 2018 lalu terlihat kurang stabil dan sesuai target. Kedua, disumbang oleh sektor pajak walet yang akhirnya dengan berbagai pertimbangan serta masukan masyarakat, di tahun 2019 dihapuskan.

“Dua pajak ini yang secara target memang tidak tercapai. Walaupun pendapatan dari PBB secara jumlah lebih tinggi dibanding tahun-tahun lalu. Sedangkan pajak walet memang tidak bisa diprediksi,” kata Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang.

Dari data Bapenda Kabupaten Malang, tercatat PBB hanya bisa mencapai garis finish dengan torehan angka 98,08 persen. Sedangkan pajak walet hanya 88,8 persen di akhir tahun 2018. Total pendapatan yang diraih dari PBB Rp 63,08 miliar dari target Rp 63,8 miliar. Menyisakan 0,72 persen yang tidak bisa diraih oleh Bapenda KAbupaten Malang.

“Untuk pendapatan dari PBB tidak bisa mencapai target merupakan kali pertama sejak empat tahun terakhir,” ucap Purnadi yang menyampaikan raihan PBB sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 lalu.

Tahun 2015, target PBB dipatok di angka 50 miliar rupiah dan bisa terealisasi Rp 52 miliar. Beranjak ke tahun 2016 mengalami peningkatan pendapatan menjadi Rp 60 miliar. Disusul di tahun 2017, Bapenda Kabupaten Malang membukukan Rp 62 miliar dari target PBB sebesar Rp 58 miliar. Artinya, setiap tahun target yang dipikul Bapenda terlampaui. Hanya di tahun 2018 inilah PBB mencipratkan titik noda dalam torehan positif Bapenda.

Tidak tercapainya target dalam PBB, Purnadi menjelaskan, bahwa ada beberapa kasus yang di luar kendalinya. Salah satunya adalah adanya peralihan objek pajak dikarenakan pembangunan skala nasional, semisal, pembangunan jalan tol. Sebelum adanya pembangunan tersebut, objek PBB berupa rumah atau sawah masih bisa dipungut pajaknya. “Tapi setelah menjadi jalan tol, tentunya kita harus menunggu dulu. Ini yang menjadi salah satu faktor target kami tak terpenuhi untuk PBB,” jelasnya.

Purnadi melanjutkan, selama masa peralihan objek PBB tersebut, maka secara langsung pembayaran pajaknya belum bisa dilaksanakan. “Status tanah tersebut telah berganti. Bukan lagi milik pribadi sebagai subjek pajak, tapi telah menjadi milik negara,” imbuhnya.

Walau tanah tersebut tetap menjadi objek pajak, dan bisa dipungut. Tapi, menunggu jalan tol tersebut dikelola oleh pihak ketiga terlebih dahulu. Atau sudah dioperasionalkan. “Kita akan secepatnya melakukan pendataan ulang terkait persoalan ini. Sehingga kita berharap di tahun ini semua persoalan tersebut sudah bisa teratasi dengan baik,” pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load