MALANGTIMES - Fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terhadap infrastruktur jalan di Malang Selatan terus dikuatkan. Hal ini terlihat dari pendampingan anggaran daerah yang berjumlah ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Setiap tahun, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jalan rata-rata antara Rp 400-Rp 500 miliar. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto.
"Rata-rata anggaran untuk pembangunan jalan dan saluran air Rp 400 sampai Rp 500 miliar," kata Tomie, Kamis (10/01/2019).
Anggaran besar yang digelontorkan Pemkab Malang setiap tahun tersebut dalam upaya mengimbangi cepatnya pembangunan di berbagai sektor. Khususnya dengan berbagai penyelesaian infrastruktur nasional di wilayah Kabupaten Malang, seperti jalan tol serta perencanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari.
Berbagai pembangunan tersebut berdampak terhadap tata ruang infrastruktur jalan. Khususnya di berbagai wilayah yang difungsikan sebagai penyangga. Hal ini juga terlihat dari pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) di Malang Selatan yang perlu adanya pendukung infrastruktur yang memadai dari Pemkab Malang.
Untuk memaksimalkan fungsi pembangunan jalan oleh pemerintah pusat, maka tidak bisa daerah hanya berdiam diri. Ruas-ruas jalan penunjang wajib dilakukan adanya penyesuaian, baik dengan melakukan peningkatan kualitas sampai pada proses pembangunan.
"Karena itu, anggaran untuk infrastruktur besar. Selain juga untuk menunjang sektor pariwisata sebagai program strategis kita," ujar Tomie.
Mantan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini melanjutkan, tahun 2019 dengan anggaran kisaran Rp 400-500 miliar. Pemkab Malang akan memfokuskan pengembangan wilayah Malang Selatan yang belum selesai.
Tahun 2018 lalu, pengembangan infrastruktur jalan dan pendukungnya oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang masih dalam proses penyelesaian. Padahal, potensi besar Malang Selatan dalam sisi pariwisata maupun lainnya sangat membutuhkan adanya infrastruktur jalan yang memadai. "Oleh karenanya, tahun ini melalui Bina Marga kita genjot lagi pembangunan fisik jalan dan pendukungnya di sana," ujar Tomie.
Tapi, lanjut Tomie, pengembangan jalan dan pendukungnya di Malang Selatan bukan bersifat baru. "Lebih pada proses perbaikan dan peningkatan kualitas jalan pendukung JLS yang sudah ada. Kita ketahui rute ke Malang Selatan menjadi prioritas untuk dilakukan pengembangan. Untuk teknisnya ada di Bina Marga," imbuhnya yang juga berharap di tahun 2019 ini pembangunan jembatan Jurang Mayit bisa juga terselesaikan.
Seperti diketahui, dari data Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, pembangunan jalan serta pendukungnya di Malang Selatan telah menjadi prioritas dinas di bawah komando Romdhoni. Berbagai strategi pun telah dikantongi dalam mewujudkan infrastruktur jalan wisata yang layak, aman dan nyaman di wilayah yang dipenuhi berbagai potensi luar biasa di sektor pariwisata.
Selain pembangunan jembatan baja Jurang Mayit sebagai bagian dari strategi, Dinas PU Bina Marga juga telah memiliki konsep konektivitas jalan wisata di wilayah selatan. "Syarat untuk mewujudkannya dengan peningkatan kualitas jalan di 12 ruas dan jembatan Jurang Mayit serta jalur jalannya. Butuh banyak anggaran tentunya karena dengan kondisi jalan ekstrem dan secara teknis tidak layak untuk jalan wisata," ujar Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan, minimal jalan wisata memiliki fungsi kolektor. Atau secara bahasa umum, jalan tersebut bisa dilewati bus wisata besar dengan dua arah. "Jadi, konektivitas jalan yang jadi prioritas. Sekali lagi butuh anggaran besar memang. Karena saat jaringan jalan wisata telah terhubung akan bisa mengoptimalkan potensi besar pariwisata di sepanjang wilayah selatan," pungkas Romdhoni.
