Ilustrasi pasien anak-anak yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Ilustrasi pasien anak-anak yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Peserta Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dijamin untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Termasuk tetap mempergunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di seluruh rumah sakit (RS) yang telah menjamin kerja sama.

Dalam rilis tertulisnya, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyepakati bahwa perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi pasien peserta JKN-KIS. 

Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan, kemarin (7/1/2019). 

Menkes Nila Moeloek menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. 

Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni2019. 

"Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Nina. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya. 

"Masyarakat tidak perlu khawatir. lni hanya masa transisi saja, terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti," ujarnya. 

"Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya," tegas Fahmi. 

Dia menyebut, meski sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan tetapi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

"Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat," terangnya.

Dia berharap rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 ayat 3 untuk fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

"Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di wilayah Malang Raya ada delapan rumah sakit yang tengah disorot terkait akreditasi. 

Yakni RS Punten Batu, RSIA Mardi Waloeja, RSIA Mutiara Bunda, serta RS Marsudi Waluyo yang sama sekali belum terakreditasi. 

Juga RSUD Lawang, RS Jiwa dr Radjiman W Lawang, RSIA Puri Malang, dan RSUD Kanjuruhan Malang yang habis masa berlaku sertifikat akreditasinya. 

End of content

No more pages to load