Tanda terima somasi dari warga Mangliawan melalui BPD kepada PDAM Kota Malang (Ist)

Tanda terima somasi dari warga Mangliawan melalui BPD kepada PDAM Kota Malang (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


MALANGTIMES - Konflik Sumber Air Wendit kembali menggeliat. Setelah tahun 2017 lalu, memanas antara dua pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Kini, konflik yang tidak terselesaikan di tataran pemerintahan tersebut, memanas di tingkat akar rumput. 

Warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis yang merasa wilayahnya hanya jadi objek eksploitasi selama 36 tahun oleh PDAM Kota Malang, membuat somasi.

Somasi tersebut ditembuskan kepada beberapa pihak. Yakni, Presiden RI, Kementerian PUPR, Gubernur Jatim, Polda Jatim sampai Polres dan Polresta Malang, Wali Kota Malang dan Bupati Malang sampai Pemerintah Kecamatan Pakis.

Warga Mangliawan yang sejak tahun lalu menunggu proses penyelesaian antara dua pemerintah daerah yaitu Pemkab Malang dan Pemkot Malang. 

Akhirnya sudah tidak bisa bersabar lagi atas ulah PDAM Kota Malang yang terus menerus melakukan eksploitasi air di wilayahnya.

Eksploitasi sumber air Wendit sejak 36 tahun lalu sampai sekarang oleh PDAM Kota Malang sebagai pemegang izin pengusahaan air tanah, bagi warga Mangliawan tidak bisa lagi didiamkan begitu saja.

"Bayangkan eksploitasi sumber air kita telah membuat warga sekitar tidak bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-harinya. Ini ironis, padahal kita punya sumber air melimpah," kata Zulham Mubarok yang diberi kuasa untuk mendampingi atau advokasi warga Mangliawan, Selasa (08/01/2019) kepada MalangTIMES.

Keberadaan PDAM Kota Malang yang merasa di atas angin di hadapan Kabupaten Malang, bagi Zulham dan warga Mangliawan sudah terlalu jauh dan semena-mena tanpa memperdulikan lingkungan sumber  air yang dijualnya kepada masyarakat luas. 

"Debit air berkurang, ekosistem alam rusak dan menurunkan kualitas kehidupan warga Mangliawan. Sedang PDAM Kota mereguk keuntungan dari eksploitasinya tersebut tanpa dibarengi dengan tata kelola lingkungannya. Mereka sangat buruk sekali dalam hal ini," ujar Zulham.

Bukan hanya persoalan tersebut, warga pun dibuat dalam situasi chaos dengan kebijakan PDAM Kota Malang. Dimana PDAM Kota Malang, menurut Zulham, melakukan kebijakan yang melahirkan konflik horizontal di masyarakat Desa Mangliawan. 

"Di satu wilayah mereka gratiskan air. Di lainnya disuruh bayar. Akhirnya timbul pertanyaan dan berujung konflik," imbuhnya.

Berbagai kondisi yang akan menyebabkan konflik horizontal membesar inilah yang kemudian di tampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangliawan. 

Dari berbagai pernyataan dan protes warga, akhirnya lahirlah somasi yang difasilitasi oleh BPD Mangliawan.

Somasi tersebut berisikan berbagai tuntutan atas kiprah PDAM Kota Malang yang telah membuat warga Mangliawan terasingkan di daerahnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

BPD Mangliawan meminta dilakukan revisi terhadap tata kelola eksploitasi sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang. 

"Yaitu dengan memberikan prioritas terhadap warga sekitar Sumber Air Wendit. PDAM Kota Malang selama ini juga dirasa tidak terbuka dalam hal eksploitasi sumber daya alam sehingga dampak lingkungan akibat pengambilan air secara terus menerus perlahan mulai dirasakan warga. Karena itu, kami menuntut hak kami itu," ujar Rokimin.

Somasi warga Mangliawan, Pakis, atas eksploitasi sumber air Wendit didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. 

Khususnya pada Pasal  yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanah yaitu Pasal 43 ayat (2) huruf i. 

Di dalam Pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanah agar memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. 

"Ini tidak jelas selama ini. Padahal kerusakan terus terjadi di sumber air Wendit," ujar Rokimin yang juga menyampaikan sampai saat ini belum ada mekanisme formal yang diatur oleh PDAM Kota Malang untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh perundangan tersebut. 

Di pasal lain yaitu Pasal 43 ayat (3) dinyatakan, Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan kegiatan konstruksi, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi, memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi.

Selain juga menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi. 

"Tapi sampai saat ini PDAM Kota Malang cuek dengan apa yang terjadi di desa kami ini," ucap Zulham. 

Padahal, lanjut Zulham, sesuai pasal tersebut pihak PDAM Kota Malang juga memiliki kewajiban memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.

Kewajiban PDAM Kota Malang lainnya adalah melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun. 

Apabila dalam pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.  

"Tapi kami rasa tidak ada satupun yang dipenuhi oleh PDAM Kota Malang. Ini yang kami tuntut saat Pemkab Malang pun telah terlihat tidak optimal dalam persoalan ini," ucap Zulham.

Warga Mangliawan pun berkali-kali bersurat kepada Pemkab Malang atas persoalan tersebut. Tapi hasilnya tidak ada dampak positif bagi masyarakat Mangliawan. 

"Malah mereka sibuk cari sumber air lain. Padahal kita punya Wendit. Mereka juga menjawab keluhan kami dengan kebijakan yang tidak tepat. Yaitu dengan pembangunan jaringan pipa baru," pungkas Zulham.

End of content

No more pages to load