Para pekerja pembangunan rusunawa ASN melakukan mogok kerja karena 3 minggu belum dibayar oleh sub-kontraktor, Selasa (8/1). (Nana)
Para pekerja pembangunan rusunawa ASN melakukan mogok kerja karena 3 minggu belum dibayar oleh sub-kontraktor, Selasa (8/1). (Nana)

MALANGTIMES - br>Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, yang dianggarkan senilai Rp 16,1 miliar dari dana pusat (APBN) diguncang demo pekerja.


Sekitar 75 pekerja yang selama ini bekerja menyelesaikan satu-satunya rusunawa ASN di Jawa Timur (Jatim) itu menuntut pembayaran gaji yang tertunda sekitar 3 minggu.

Baca Juga : Lawan Covid-19, Pewarta Kodew Malang Bagikan Vitamin ke Tukang Becak


Umar Basyori, salah satu pekerja asal Surabaya, menyampaikan kepada MalangTIMES, bahwa dirinya beserta seluruh pekerja dari berbagai daerah melakukan demo mogok kerja karena terus menerus di-PHP (pemberi harapan palsu) oleh sub-kontraktor atau mandor.

"Kita terus dijanjikan pembayaran gaji kerja oleh mandor, tapi tidak pernah dilaksanakan tepat waktu dari dulu. Dulu kita masih bisa bersabar, tapi ini sudah berkali-kali," ucap Umar, Selasa (08/01/2019) di lokasi pembangunan rusunawa ASN.

Umar bersama pekerja lainnya akhirnya memutuskan untuk berdemo mogok kerja. Mereka meminta proses pembayaran gaji selama 3 minggu yang belum tuntas dibayarkan sub-kontraktor.

 

Kondisi tersebut membuat proses pembangunan Rusunawa ASN mandek total. Bahkan pengiriman material yang dilakukan mangkrak di lokasi.


Teguh, pekerja asal Kepanjen, juga membenarkan aksi demo mogok kerja tersebut. Bersama puluhan pekerja lainnya, mereka menyayangkan  terus-menerusnya pembayaran yang molor ini. "Jadi, ini bukan yang pertama kali. Tapi lama-kelamaan kita juga tidak bisa bersabar terus. Orang di rumah menunggu hasil kerja kita," ujar Teguh.


Seluruh pekerja akan terus melakukan mogok kerja kalau hak mereka tidak dibayar. Tentunya hal tersebut akan membuat progres pembangunan rusunawa ASN semakin molor dari target penyelesaian. Yakni  November 2018 lalu.
 

Akumulasi protes pekerja di rusunawa ASN juga didasarkan pada tidak adanya alat-alat perlindungan dan keselamatan kerja di lokasi pembangunan dengan 54 unit rumah tipe 36 berlantai empat. "Sudah bayaran telat-telat. Kalau ada kecelakaan, ya mati Mas," sungut para pekerja.

Baca Juga : Balada Susilo: Hidup di Gigir Kemiskinan Tanpa Jaring Sosial Pemerintah


Pembayaran pekerja di rusunawa ASN, menurut mandor di lapangan, dibagi dua kategori. Pertama, kuli dengan bayaran Rp 75 ribu per hari dan tukang dibayar Rp 95 ribu. Total setiap minggu untuk pekerja harian, mandor membayar sekitar Rp 12 juta dalam seminggu. Sedangkan untuk pembayaran dari kontraktor, yaitu PT Hala Hati Jakarta, ke sub-kontraktor memakai sistem progres. Setiap minggu, sub-kontraktor membayar pekerja dengan cara cashbon. Sedangkan minggu ketiganya dilakukan pelunasan.


Widi. konsultan pembangunan PT Ciria Jasa Jakarta, secara tegas menolak apa yang disampaikan para pekerja. Dirinya menyatakan pembayaran upah dilakukan rutin sesuai progres fisik pembangunan. "Kalau tidak dibayar, ya salah. Setiap minggu ada cashbon sampai minggu ketiga pelunasannya," ucapnya.
 

Dirinya juga menegaskan, pekerja seharusnya mengetahui bahwa proses pembayaran dilakukan sesuai progres. "Jadi, dari kontraktor bayar sesuai progres. Masalah pembayaran ke pekerja, seharusnya mandor yang sampaikan," ujarnya.


Widi pun secara tegas mengatakan, alat-alat perlindungan dan keselamatan kerja juga dipersiapkan. "Tapi, di lapangan malah tidak pernah dipakai pekerja," imbuhnya.


Lepas dari dua pernyataan yang berbeda, aksi mogok  pekerja pembangunan rusunawa ASN perlu adanya penanganan cepat oleh pihak kontraktor maupun sub-kontraktor. Sebab, ini masalah perut banyak orang serta keringat yang telah dikeluarkan mereka. Sayangnya, pihak perwakilan kontraktor tidak bisa memutuskan persoalan tersebut di lapangan. Bahkan, sub-kontraktor yang biasanya bertugas membayar upah kerja tidak bisa dihubungi berkali-kali oleh para pihak terkait.