Dua pelaku ojek online yang beroperasi di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Dua pelaku ojek online yang beroperasi di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Meski sempat tak diakui sebagai moda transportasi umum, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun aturan terkait ojek online (ojol) atau ojek yang berbasis aplikasi pemesanan. 

Draf aturan tersebut dalam waktu dekat akan dibahas bersama perwakilan asosiasi-asosiasi ojol. 

Baca Juga : Lawan Covid-19, Pewarta Kodew Malang Bagikan Vitamin ke Tukang Becak

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi mengungkapkan bahwa pembahasan tersebut akan melibatkan seluruh pihak terkait termasuk pengemudi ojol. 

"Utuk ojol, saya akan ketemu dengan 97 asosiasi ojol yang akan saya ajak konsolidasi, diskusi untuk menyusun regulasi bersama kami," terang Budi. 

Rencananya, pertemuan itu akan digelar di Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta Pusat. 

"Dari 97 itu, saya akan tunjuk 11 orang perwakilan untuk bersama pemerintah dan stakeholder lain menyusun regulasi itu. Kemudian, hasilnya akan diseminarkan secara nasional," tuturnya. 

Seminar itu bakal menghadirkan ahli transportasi, IT, ekonomi, dan lain-lain. 

Budi menguraikan, akan ada tiga poin yang bakal menjadi pokok pembahasan. 

"Ada tiga hal sementara, menyangkut masalah tarif, kedua suspen, ketiga perlindungan keselamatan dan keamanan. Tiga hal ini bisa saja berkembang dan saya pasti akan melibatkan asosiasi, aplikator, ahli. Misal bicara tarif, sementara berapa pantasnya, indikator nya apa saja," sebutnya.

Targetnya, lanjut Budi, Maret mendatang draft aturan untuk ojol itu sudah matang. 

"Kalau sekarang saya drafnya sudah siap, tapi jangan dikatakan ini draf Pemerintah. Masih bisa ditambah, dikurangi," ujarnya. 

Baca Juga : Beda Aturan Luhut Vs Terawan Soal Ojol di Masa PSBB, Jokowi Diminta Turun Tangan

Meski dinilai terlambat, penyusunan aturan untuk ojol ini dinilai penting daripada tidak sama sekali.

"Dulu tidak ada karena mungkin barangkali dulu begitu. Sekarang kita sudah menemukan acuan hukum yang bisa kita pakai, kan lebih baik ada kan," tegasnya. 

Nantinya, Budi menyebut bahwa aturan untuk ojol itu berupa Permenhub. 

Aturan itu dinilai juga mewadahi keinginan dan tuntutan dari para penyelenggara dan pelaku agar memiliki aturan yang berkekuatan hukum. 

Selama ini, Budi melihat kondisi ojol masih terpantau kondusif. 

Dia juga mengimbau agar ojol tidak perlu resah selama proses penyusunan aturan itu. 

"Pemerintah sudah membuat regulasi nih, seperti yang selama ini mereka suarakan. Ayo kita sama-sama susun, nah, selama dalam masa penyusunan nggak usah diributkan deh," pungkasnya.