Ilustrasi gunting uang 390 perawat di Kabupaten Malang. (Ist)

Ilustrasi gunting uang 390 perawat di Kabupaten Malang. (Ist)



MALANGTIMES - Kasus pemotongan atau gunting uang honor perawat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang tahun 2015 lalu kini statusnya telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Naiknya status tersebut membuktikan pendalaman dari kasus gunting uang honor perawat sejumlah 390 orang dan 3 dokter umum itu semakin mengerucut pada para pelaku yang diduga merugikan uang negara mencapai Rp 4,7 miliar. 

Namun, Kejari Kepanjen melalui Kasi Intel Heri Pranoto belum bisa memberikan jawaban siapa saja yang akan nantinya dijadikan tersangka. "Sabar, kita tunggu hasil pemeriksaan saksi dari tahap penyidikan," ucapnya.

Heri hanya menyampaikan kepada media bahwa pihaknya akan tancap gas dalam persoalan yang telah mencoreng institusi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tersebut. "Senin (07/01) depan kami lakukan pemeriksaan saksi secara maraton. Baru setelah selesai nanti akan ketahuan yang akan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Dia juga menyampaikan jumlah saksi dalam kasus dugaan gunting uang honor perawat ada sekitar 120 orang. Mereka berasal dari 31 puskesmas yang ada di Kabupaten Malang.
"Saksi yang akan dimintai keterangan sama dengan saksi saat kita melakukan penyelidikan di akhir Oktober tahun lalu," imbuh Heri.

Seperti diberitakan oleh MalangTIMES beberapa waktu lalu, kasus gunting uang atau pemotongan honor perawat  pondok kesehatan desa (ponkesdes) dilakukan dengan motif disunatnya hak dari 390 pegawai. Seharusnya dibayarkan Rp 1 juta per bulan untuk satu perawat, namun hanya diberikan Rp 750 ribu.

Tentunya kasus ini sangat miris mengingat dugaan korupsi tersebut terjadi di wilayah yang sedang gencar-gencarnya membangun kesehatan masyarakat. Bahkan, untuk menyukseskan berbagai program kesehatan, Pemkab Malang setiap tahunnya menggelontorkan anggaran besar pada pos belanja Dinkes.

Beberapa kali juga Wakil Bupati (Wabup) Malang HM. Sanusi menyampaikan kepada masyarakat di setiap kegiatannya bahwa urusan kesehatan adalah urusan dasar dan wajib untuk didukung, baik keprogramannya serta anggarannya.

"Belanja langsung bidang kesehatan sudah melebihi 15 persen dari keuangan daerah. Bahkan tahun ini kamj gelontorkan Rp 50 miliar untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujar Sanusi.

Gelontoran anggaran daerah plus dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) setiap tahunnya di bidang kesehatan tentunya patut untuk terus dikawal peruntukannya, baik dari sisi program kerja maupun anggaran belanjanya.

Dari sisi keprograman, misalnya, Pemkab Malang masih dihantui oleh kasus stunting yang tinggi. Tentu dari sisi program, Dinkes Kabupaten Malang harus berjibaku dengan target wabup Malang yang mematok adanya penurunan stunting 10 persen di tahun 2019 ini.

Walau Dinkes tidak bergerak di sisi infrastrukturnya, penguatan penyadaran masyarakat melalui program-programnya harus tepat dan berhasil guna menurunkan kasus stunting tersebut. Hal ini bisa dicapai apabila para petugas kesehatan di tingkat desa juga dilindungi hak-haknya. Bukan sebaliknya, hak yang terbilang kecil malah disunat dengan 'kepentingan' yang kini sedang disidik Kejari Kepanjen.

Pemkab Malang wajib melakukan monitoring atau pengetatan serta audit anggaran secara berkala untuk menutup terjadinya kembali kasus dugaan penyunatan honor perawat tersebut. 
"Jangan hanya gembar-gembor prestasi tapi ternyata di lapangan kondisinya terbalik," ucap salah satu warga yang merasa miris dengan kondisi tersebut. (*)

 

End of content

No more pages to load