Hutri Agustino, S.Sos., M.Si. (Foto: Mirza/Humas)
Hutri Agustino, S.Sos., M.Si. (Foto: Mirza/Humas)

MALANGTIMES - Lelucon bagi kalangan akademisi di era reformasi. Setidaknya itulah tanggapan dari Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Malang dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Hutri Agustino, S.Sos., M.Si terkait razia buku di Kediri.

"Ini era reformasi, di mana keterbukaan informasi publik, eksistensi masyarakat madani harusnya betul-betul dihargai. Maka yang perlu dikedepankan adalah sisi-sisi edukatif dan literatif,” ungkap Hutri beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, perkembangan literasi di Indonesia harus dibarengi dengan kebebasan masyarakat memiliki buku. Sedangkan pengedukasian terhadap masyarakat menurut Hutri bisa dilakukan melalui panggung-panggung resmi.

“Bagaimana masyarakat tahu bahwa komunis berbahaya bila pengetahuan terhadap komunis disimpan dalam peti,” ungkap pendiri Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara tersebut.

Baginya, negara perlu adil dalam melindungi negara dari paham-paham yang membahayakan ideologi Pancasila. Hutri kemudian mempertanyakan, mengapa hanya ideologi komunis dan radikal saja yang digaungkan berbahaya? Mengapa tidak dengan kapitalisme juga?

"Jangan sampai yang seolah-olah musuh Indonesia ini hanya dua (Komunis dan Radikal). Sedangkan satunya melenggang,” imbuhnya.

Untuk itu Hutri menekankan pentingnya pemerintah berlaku adil. Mengenai razia buku-buku ini, Hutri berharap ada regulasi yang jelas dan konkret. Tentunya terkait model pelarangan-pelarangan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi, perlu dijelaskan buku yang 'terlarang' itu seperti apa isinya.

"Supaya masyarakat tidak mudah dalam menghakimi. Juga, perilaku melabeli seseorang juga harusnya terminimalisir," tandasnya.

Hutri saat mengikuti sosialisasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Pendopo Kabupaten Malang juga pernah bertanya terkait status beredarnya buku-buku dengan paham komunis. Perpusnas menjelaskan bahwa buku-buku yang berisikan paham komunisme mendapatkan perlakuan khusus. Namun baginya, yang disebut Perpusnas belum terjelaskan secara konkret.

Ke depannya Hutri berharap, gerakan literasi perlu dukungan yang serius dari negara. Menurutnya, penutup-penutupan terhadap sumber literasi bukanlah tindakan yang benar.

“Tentu ke depan harus ada edukasi-edukasi masif ke tataran grass root. Seperti sosialisasi ideologi apa-apa saja yang bertentangan dengan Pancasila,” pungkasnya.

Untuk diketahui, razia yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri sepekan lalu menyita beberapa buku. Berikut adalah daftar buku-buku yang dirazia dan ditarik dari toko buku tersebut dilansir dari Tirto:
1. Empat Karya Filsafat (13)
2. Menempuh Jalan Rakyat, karya DN. Aidit (11)
3. Manifesto Partai Komunis, karya Karl Marx dan Fredrich Angels (9)
4. Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, karya Soe Hok Gie (13)
5. Benturan NU PKI 1948-1965 (6)
6. Gerakan 30 Sept 1965 Kesaksian Letkol PNB. Heru Atmojo (5)
7. Nasionalisme, Islamisme, Marxisme (7)
8. Oposisi Rakyat (5)
9. Gerakan 30 September 1965 (1)
10. Catatan Perjuangan 1946-1948 (10)
11. Kontradiksi MAO-Tse-Sung (17)
12. Negara Madiun (8)
13. Islam Sontoloyo, karya Soekarno (7)
14. Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, & G30S1965, karya Ong Hok Ham (1)
15. Komunisme ala Aidit (2)