Kuasa Hukum Christea Frisdiantara (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)/
Kuasa Hukum Christea Frisdiantara (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)/

MALANGTIMES - Surat Keputusan (SK) Kemenkumham Nomor AHU 0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tentang persetujuan perubahan badan hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) yang dipertanyakan keabsahannya oleh pihak PPLP PT PGRI Christea Frsidiantara, langsung ditanggapi  kuasa hukum Soedja'i.

Ms Al Haidary, Kuasa hukum Soedja'i, menjelaskan, jika pihak Christea tidak yakin dengan keabsahan SK tersebut, maka pihaknya mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga : Beredar Proposal Skripsi "Hak Istimewa Luhut Binsar Pandjaitan", Ini Klarifikasi Unsoed

Pihaknya tak ingin terdapat pihak yang main hakim sendiri, setelah keluarnya SK terbaru dari Kemenkumham yang menetapkan Ketua PPLP PT PGRI adalah Soedja'i.

"Bukan hanya teriak-teriak diluar sana. Tapi lakukan saja langkah hukum. Ajukan gugatan baik di PTUN atau di Pengadilan umum, jika memang menilai SK itu tidak sah atau palsu," jelasnya (4/1/2018).

Lanjutnya, pihaknya juga menyarankan, agar pihak Christea meniru langkah yang dilakukan Soedja'i. Yakni dengan melakukan gugatan baik di PN maupun PTUN, sampai melaporkan pihak Chrsitea dan Notaris Ario Hardickdo ke Polda Jatim.

"Sehingga bukan main hakim sendiri ala preman. Itu eigenrigting (sewenang-wenang) dan memang ada pasal pidananya. Seorang pendidik tapi melakukan tindakan yang tidak mendidik, harusnya tak seperti itu,” tandas Alhaidary.

Sementara itu, sebelumnya, Kuasa hukum kubu Christea Frisdiantara, Erphin Yuliono mengaku heran dengan kemunculan surat keputusan itu. Sebab disaat masih berlangsung proses peradilan di Pengadilan Negeri Malang dan Kasasi, SK tersebut keluar.

Sebelumnya, Kemenkumham menyatakan telah memblokir akta AHU dari pihak Christea. Dengan begitu, artinya Kemenkumham menunggu hasil dari keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun tanggal 18 Desember 2018, kemudian keluar akata AHU dari Soedja'i yang ini justru merupakan hal yang rancu.

"Kalau mau merubah, menurut hemat saya, harus Rapat Umum Anggota (RUA) ada notulen dibawa ke pengadilan baru didaftarkan melalui notaris yang ditunjuk. AHU mereka ini lucu, di PTUN belum selesai yang di PN Malang juga belum selesai," Ungkap Erpin Yuliono, kuasa hukum PPLP PT PGRI Chsitea (3/1/2018).

Baca Juga : Kabupaten Malang Belum Merasa Perlu Terapkan PSBB

Selain itu, jika memang ada SK baru, tentunya juga ada sebuah surat pembatalan yang dikeluarkan Kemenkumham. Namun sampai saat ini, nyatanya memang belum ada surat pembatalan dari Kemenkumham.

"Jika ada orang yang mengatakan, punya kita dibatalkan, kita ingin tau saja orangnya. Saat ini kan juga masih dalam proses kasasi,  proses di PN Malang. Ini paling lucu yang saya lihat selama saya jadi pengacara," jelasnya saat ditemui MalangTIMES.

Karena itu, pada Senin (7/1/2018) mendatang, pihaknya bakal mengkonfirmasi perihal terbitnya SK untuk PPLP PT PGRI Soedja'i. "Kami akan ke Kemekumham dulu, belum berfikir terlalu jauh untuk yang lain," pungkasnya