Empat Rumah Sakit di Malang Terancam Putus Kerja Sama BPJS Kesehatan?

Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang Susanti Vita Devi (kanan) saat menemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang Susanti Vita Devi (kanan) saat menemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional berimbas pada kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Di Malang, setidaknya ada empat rumah sakit (RS) sebagai FKTL yang terancam tak dilayani BPJS Kesehatan. 

Hal itu berdasarkan Daftar Komitmen RS di Jawa Timur yang Belum Terakreditasi/Sudah Habis Masa Berlaku Akreditasinya dan Sudah Bekerjasama dengan BPJS Namun Belum Ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Ada 11 RS yang masuk daftar, empat di antaranya berada di wilayah Malang Raya. Yakni RSUD Lawang, RS Jiwa dr Radjiman W Lawang, RSIA Puri Malang, dan RSUD Kanjuruhan Malang.  

Meski demikian, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melakukan pemutusan kerja sama dengan sejumlah RS di Malang pasca terbitnya daftar itu. Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang Susanti Vita Devi menegaskan, pihaknya masih menjalin koordinasi dengan empat RS tersebut.

"Yang jelas, sejauh ini belum ada layanan yang dihentikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Hanya saja kami masih melakukan koordinasi dengan pengelola RS karena keempatnya selama ini sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan," ujar Santi, sapaan akrabnya, saat ditemui MalangTIMES, hari ini (4/1/2019) di kantor BPJS Kesehatan Malang, Jalan Tumenggung Suryo, Kota Malang. 

Santi menjelaskan, para pasien bisa tetap mendapat layanan seperti sedia kala. Adanya pemberitaan terkait pemutusan kerja sama itu, lanjutnya, rentan dipahami berbeda. Yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran masyarakat. "Daftar itu muncul seiring dengan penerapan Permenkes 71/2013 yang mewajibkan RS yang bekerja sama dengan BPJS harus terakreditasi. Peraturan tersebut pun berlaku 5 tahun sejak diundangkan atau per Januari 2019 ini," urainya. 

Dia menerangkan, empat RS yang masuk daftar itu sebelumnya telah mengantongi sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Namun, beberapa RS yang akreditasinya habis pada akhir tahun 2018 dan harus diperpanjang pada awal 2019 ini. "Nah yang masuk daftar itu akreditasinya belum diperpanjang," sebutnya. 

"Namun, keempat RS itu sudah memiliki jadwal survei dari KARS pada Januari-Februari ini. Artinya kalau sudah ada akreditasi ulang dan lolos, tidak ada masalah kerja sama dengan BPJS Kesehatan," terang perempuan berkaca mata itu. Secara rinci, RSUD Lawang dijadwalkan pada 15-18 Januari 2019, RS Jiwa dr Radjiman W Lawang dijadwalkan pada 14-18 Januari 2019, RSIA Puri Malang dijadwalkan pada 7-9 Januari 2019 dan RSUD Kanjuruhan Malang dijadwalkan pada Februari 2019.

"Keempat RS ini sudah memiliki jadwal survei dari KARS. Tapi empat RS ini tidak masuk dalam kategori 'rekomendasi' ataupun 'tidak direkomendasikan' oleh Kemenkes," lanjutnya. Dia menjelaskan, seharusnya kerja sama keempat RS tersebut sudah dihentikan karena tidak masuk dalam dua kategori. 

Namun, pihaknya masih berkoordinasi karena seluruh RS tersebut sudah dijadwalkan akan dilakukan survey. "Tapi sudah ada jadwal (survey), kemungkinan besar lulus (akreditasi) karena ini bukan pertama," jelasnya. Dia menjelaskan, versi akreditasi terbaru memiliki standar nasional. Sementara akreditasi sebelumnya menggunakan versi 2012. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top