Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono dan Kepala Bappeda Tomie Herawanto dalam rakor kewenangan penetapan KRK. (DPKPCK for MalangTIMES)

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono dan Kepala Bappeda Tomie Herawanto dalam rakor kewenangan penetapan KRK. (DPKPCK for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung yang diundangkan di Kepanjen tanggal 20 Maret 2018 lalu mengubah mekanisme dan prasyarat subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). 

Beberapa perubahan tersebut terbilang sangat penting untuk diketahui khalayak umum maupun instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang. Pasalnya, dengan terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, banyak perubahan yang sangat mendasar dalam mengurus IMB.

Pentingnya hal tersebut tersosialisasikan terlihat dari digelarnya rakor (rapat koordinasi) membahas kewenangan penetapan keterangan rencana kabupaten (KRK) dalam proses pengurusan IMB di Kabupaten Malang. Rakor tersebut secara langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Malang Didik Budi Muljono beserta instansi terkait, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang yang nantinya yang menjadi leading sector dalam persoalan penerbitan IMB.

Seperti diketahui, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Mendirikan Bangunan serta petunjuk teknis dari Pemerintah Kabupaten Malang, untuk mengurus IMB, masyarakat atau pun badan terkait diwajibkan terlebih dahulu untuk mengurus izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Untuk mengurus IPPT tersebut, cukup banyak prasyarat yang harus dilalui oleh pemilik bangunan gedung, baik perseorangan maupun badan hukum. Misalnya, wajib mengirimkan surat permohonan ke DPMPTSP, surat pernyataan para tetangga, surat kuasa, denah lokasi bangunan serta surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah untuk pendirian bangunan gedung, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Berbagai prasyarat tersebut wajib dilengkapi dengan administrasi yang terbilang banyak sekali. Hal inilah yang menurut Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, yang melahirkan kebijakan berupa regulasi menghapus IPPT dalam pengurusan IMB.

“Dengan perda tersebut, IPPT diganti dengan KRK. Tentunya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat dalam pengurusan IMB,” kata Wahyu kepada MalangTIMES, Jumat (04/01/2019).

Wahyu menjelaskan, selain adanya penghapusan IPPT yang mensyaratkan administrasi fotokopi KTP, surat pernyataan para tetangga disertai fotokopi KTP dari tetangga, dan apabila berbatasan dengan instansi atau kantor diharapkan mendapatkan rekomendasi dari kantor tersebut. Juga nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) (dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kabupaten Malang), fotokopi bukti kepemilikan tanah 2(sertifikat /akta jual beli/petok D/ sewa-menyewa apabila status tanah sewa dilegalisir pejabat yang berwenang BPN, notaris, camat/kepala desa) serta lainnya. Proses pengurusan IMB pun beralih dari DPMPTSP kepada DPKPCK Kabupaten Malang. “Jadi untuk pengurusan IMB sekarang di kita,” ujar Wahyu.

Beberapa hal yang semakin memudahkan masyarakat atau badan tertentu dalam proses pengajuan IMB, masih menurut Wahyu, adalah prasyarat administrasi yang tidak terlalu banyak dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengadaannya.

Mantan kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini menyatakan, dalam pengurusan IMB cukup dengan KTP dan bukti kepemilikan tanah. “Ini sudah bisa kita proses untuk permohonan pengajuan IMB,” ujarnya.

Disinggung mengenai waktu penyelesaian dari proses pengajuan IMB sampai pada izin yang dikeluarkan oleh pihak DPKPCK Kabupaten Malang. Wahyu menyampaikan, sesuai dengan standar operasional pelaksanaan (SOP) hanya membutuhkan waktu 8 hari setelah dilaksanakannya peninjauan lapangan oleh tim.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang dimaksud dengan tim oleh Wahyu adalah tim pemantau bangunan dan tim ahli bangunan gedung. Tim tersebut berasal dari unsur para ahli serta pemerintah daerah. (*)

End of content

No more pages to load