MALANGTIMES - br>Berbicara mengenai petani dan pertanian merupakan persoalan klasik yang terus berkelindan dari dulu sampai saat ini. Dari masalah kebijakan impor pangan, misalnya, sampai pada bagaimana petani mempertahankan lahannya di tengah gempuran industrialisasi.

Pun, persoalan-persoalan teknis di lapangan yang kerap ditemui para petani. Seperti distribusi pupuk, harga produksi pertanian, alat pertanian sampai pada persoalan cuaca ekstrim. 

Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi Partai Gerindra, menyatakan berbagai masalah di bidang pertanian dipicu oleh dua hal. Yakni, pertama adalah soal konsep dan  kedua mengenai konsistensi.

"Secara garis besar, menurut sy ada dua masalah yg membuat knp sektor pertanian kita terus-menerus terbelenggu, tak mencapai banyak kemajuan. Pertama adlh soal konsep. Dan kedua adlh soal konsistensi, "tulis @fadlizon dalam catatan akhir tahunnya. 

Lepas dari adanya pro dan kontra atas kritikan tajam Fadli Zon atas persoalan di bidang pertanian, beberapa kondisi yang ditulisnya kerap terjadi di tataran lapangan. Misalnya, mengenai kebijakan impor di saat setiap pemerintah daerah seperti di Kabupaten Malang menyatakan produksi pangan yang disuplai dari hasil petani aman dan mencukupi kebutuhan. 

"Tapi, kenapa bisa pemerintah malah mengeluarkan kebijakan impor? Seperti jagung seperti beberapa bulan lalu. Petani jagung siap dengan hasil panennya yang melimpah. Kalau impor habis hasil panen jagung kita di pasaran," ucap salah satu petani dari wilayah Donomulyo beberapa waktu lalu. 

Pernyataan tersebut, hanya satu contoh kecil yang hidup di wilayah-wilayah para petani. Tentunya, tanpa mengesampingkan berbagai sentuhan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Baik mengenai pupuk bersubsidi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bantuan tenaga penyuluh pertanian tiap desa sampai pada berbagai produk kebijakan yang pro-petani lainnya. 

"Konsep yang bagus tidak cukup apabila implementasinya tidak konsisten. Itu sebabnya, menurut saya, konsep dan konsistensi adalah kata kunci keberhasilan. Ini yang saya lihat tidak ada dalam pemerintahan Presiden @jokowi." ujar Fadli. 

Lantas seperti apakah yang menurut Fadli kebijakan pertanian yang memiliki konsep dan konsisten yang harus dilakukan oleh pemerintah. MalangTIMES menyuguhkan utuh 30 cuitan panjang @fadlizon (31/12/2018) mengenai persoalan tersebut.

1) Sbg negara agraris, kebijakan bidang pertanian kita tak memiliki konsep dan konsistensi yg jelas. Itu sebabnya isu-isu pertanian di Indonesia masih tetap didominasi oleh wacana subsistensi, seperti ketahanan pangan dan sejenisnya.

2) Sy memiliki bbrp catatan akhit tahun di bdg pertanian. Salah satunya terkait janji untuk swasembada pangan tak tercapai, impor semakin dominan terutama untuk beras, gula, jagung, sampai garam

3) Secara garis besar, menurut sy ada dua masalah yg membuat knp sektor pertanian kita terus-menerus terbelenggu, tak mencapai banyak kemajuan. Pertama adlh soal konsep. Dan kedua adlh soal konsistensi.

4) Terkait dgn konsep, kita tak pernah memiliki desain kebijakan pembangunan pertanian yg komprehensif. Pertanian adlh tulang punggung negara kita, krn sbgian besar rakyat kita bekerja di sektor ini. Jika kita gagal merumuskan konsep kebijakan yg tepat, maka negara ini bs ambruk.
 

5) Namun, di sisi lain, konsep yg bagus saja tak cukup. Meskipun kita punya konsep bagus, misalnya, tapi jika tidak diimplementasikan secara konsisten, juga tak akan ada hasilnya.

6) Itu sebabnya, menurut sy, konsep dan konsistensi adlh kata kunci keberhasilan. Ini yg sy lihat tidak ada dalam pemerintahan Presiden @jokowi.

7) Misalnya terkait kebijakan harga pangan, apa sbnrnya orientasi kita? Apakah harga murah untuk konsumen, ataukah kemakmuran petani produsen? Jika orientasinya harga murah, maka kebijakan impor pangan jorjoran mungkin hrs diterima. Tapi, akibatnya petani produsen kita bisa mati.

8) Sebaliknya, jika orientasinya adlh kemakmuran petani produsen, berarti kita hrs memberikan ruang toleransi yg cukup bagi petani untuk mendapatkan insentif. Jangan tiap kali petani mendapatkan harga bagus, langsung ditutup dgn impor.

9) Jikapun impor pangan tdk bisa dihindari, tetap saja ada satu prinsip yg tdk boleh dilanggar oleh sebuah negara agraris, yaitu jangan sampai impor itu merugikan petaninya sendiri. Inilah yg tdk sy lihat dijalankan oleh pemerintahan Presiden @jokowi.

10) Dalam kasus impor gula, misalnya, tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi). Jumlah izin tsb sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri kita hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR sj.

11) Ujungnya, kebijakan tsb merugikan para petani tebu kita. Menurut sy, sbg negara agraris, orientasi pembangunan mestinya kemakmuran petani. Kegairahan produksi, melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, hrs didesain sbg konsekuensi adanya rangsangan insentif bagi petani.

12) Maksudnya, jika petani produsen mendapatkan insentif menarik, dari pengalaman sejarah, produksi komoditas otomatis akan bertambah kok.

13) Masalahnya, bgmn kita meningkatkan insentif bagi petani? Sy melihat, di sinilah kita perlu meningkatkan ‘human capital’ petani, terutama terkait kemampuan entrepreneurship mereka.

14) Petani kita harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat ‘on farming’, melainkan jg strategi usaha tani, yg bersifat ‘off farming’.

15) Pemerintah hrs memberdayakan kembali para penyuluh pertanian. Para penyuluh hrs diberdayakan dgn perspektif baru, penyuluhan usaha tani. Kita hrs mengubah perspektif pembangunan pertanian dari orientasi subsisten mnjd orientasi komersial. Petani hrs dididik mnjd pengusaha.

16) Tugas pemerintah, selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, adlh menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang kondusif, baik di level input maupun di level output.

17) Di level input, misalnya, penting sekali Pemerintah memberikan subsidi. Misalnya di bidang peternakan, krn konsumsi daging kita masih rendah, maka Pemerintah harus memperhatikan betul industri peternakan.

18) Menurut data yg sy pegang, tingkat konsumsi daging kita memang masih tergolong rendah, hanya 11,6 kilogram per kapita per tahun.

19) Jangan jauh-jauh membandingkan konsumsi daging kita dgn Amerika dan Australia, yg masing2 mencapai 120 kg dan 111 kg per kapita per tahun, krn angka konsumsi kita masih jauh di bawah negara2 tetangga.

20) Negara2 tetangga seperti Malaysia, yg konsumsinya mencapai 52,3 kg, Filipina yg konsumsinya mencapai 33 kg, atau bahkan Thailand yang konsumsinya mencapai 25,8 kg.

21) Ada dua isu knp konsumsi daging kita msh rendah, yaitu harga dan masalah ketersediaan. Untuk menutupi dua persoalan itu, hrs ada subsidi bibit ternak sapi n domba, atau kambing, untuk menggiatkan kembali peternakan rakyat, tentunya mendukung peternakan berskala industrial.

22) Untuk konteks peternakan ayam, yg harus dikontrol oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur kita tidak rontok.

23) Begitu juga dgn sektor perberasan. Ada bbrp kebijakan Pemerintah yg menurut sy perlu dikoreksi. Misalnya, kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) harus segera diubah menjadi Harga Dasar, agar Bulog bisa kembali berperan sebagai badan penyangga pangan.

24) Selama ini kebijakan HPP telah membatasi fungsi Bulog dan menjadikan petani tak punya posisi tawar. Yang tak kalah penting untuk menjaga agar ekosistem bisnis usaha tani tetap berjalan adlh reforma agraria. Inilah yg gagal dijalankan oleh pemerintahan skg ini.

25) Meskipun saat kampanye dulu disebutkan akan mendistribusikan lahan seluas 9 juta hektar dan menyediakan 12,7 juta hutan kelola rakyat lewat sistem perhutanan sosial sampai 2019, namun realisasinya sangat jauh.

26) Bgmn bisa agenda reforma agraria berjalan, jika pemerintah sendiri baru merilis Perpres No. 86/2018 ttg Reforma Agraria sesudah empat tahun berjalan. Itu benar-benar tdk menunjukkan komitmen serius melaksanakan agenda reforma agraria.

27) Untuk menutupi kegagalan itu, Pemerintah memberikan hiburan kepada rakyat melalui kegiatan bagi-bagi sertifikat langsung oleh Presiden, seolah itulah program reforma agraria.

28) Padahal, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona itu sebenarnya telah ada sejak tahun 1981. Dan Prona sebenarnya tdk tepat disebut sbg bagian dri reforma agraria. Tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat tadi sbg bentuk reforma agraria.

29) Kembali lagi ke isu pokok, sekali lagi sbg negara agraris orientasi pembangunan pertanian mestinya adalah kemakmuran petani. Kita harus bs memakmurkan petani dulu sebelum menjadi negara industri yg kuat.

30) Itu sebabnya, menurut sy sebelum Pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, mereka hrs terlebih dahulu bicara bgmn menjadikan petani sbg kelas pengusaha baru. Tanpa menjadikan petani sbg kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara Revolusi Industri 4.0.