MALANGTIMES - Dugaan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Partai Demokrat akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat menyita perhatian publik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, akhirnya mengambil tindakan tegas. Bawaslu langsung terun ke lokasi.  

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, APK yang dipajang di daerah Kecamatan Pujon, nampak reot dan rusak berat. Pada baliho dengan ukuran sekitar 3 X 2 meter itu memampang tiga tokoh politik. Yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Soekarwo, dan Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim V yang meliputi kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang nomor urut 2 dari Partai Demokrat Ir H Ghufron Marzuqi. Kerusakan itu terutama di gambar wajah tokoh politik yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Ir H Ghufron Marzuqi, dan Soekarwo.

“Setelah mendapat informasi dari pemberitaan terkait dugaan perusakan APK tersebut, saya serta beberapa anggota yang lain langsung melakukan peninjauan ke lokasi kejadian,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva, Jumat (28/12/2018).

Dalam proses negosiasi, Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Pujon, Ir Rofi’i Yuliarno memutuskan untuk tidak melaporkan terkait dugaan perusakan APK milik Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim V yang meliputi kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang nomor urut 2 dari Partai Demokrat Ir H Ghufron Marzuqi tersebut. Keputusan itu sudah berdasarkan dari kesepakatan dan pembahasan partai.

Bahkan, Rofi’i bersedia membuat surat pernyataan. Dalam sepucuk surat yang disertai materai tersebut, tertulis jika terkait dugaan perusakan APK yang dipajang di Desa Pandesari Kecamatan Pujon. Pihaknya memutuskan secara struktural partai Demokrat tingkat Kecamatan Pujon, memilih untuk tidak melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malang. Di akhir surat pernyataan, Rofi’i juga membubuhkan tanda tangan.

“Semula kami sempat menyodorkan formulir pengaduan jika memang diduga ada pelanggaran, namun pihak yang bersangkutan memilih untuk membuat pernyataan jika tidak ingin membuat laporan,” sambung George.

George menambahkan, hingga saat ini, baliho masih terpasang di tempat semula. Namun, meski tidak ada laporan, Bawaslu tetap aktif melakukan pengawasan di wilayah Kabupaten Malang, guna meminimalisir pelanggaran jelang pesta demokrasi. “Jika partai tidak menghendaki untuk dicopot, maka kami juga tidak punya wewenang untuk menertibkan. Sebab secara peraturan dan ketentuan, pemasangan APK yang diduga dirusak tersebut, tidak ada unsur pelanggaran pemasangan,” pungkasnya.