Foto Pak De Karwo (foto: Imarotul Izzah/Malang Times)

Foto Pak De Karwo (foto: Imarotul Izzah/Malang Times)



MALANGTIMES - Dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jatim membidik pendidikan vokasi dengan melakukan revitalisasi terhadap SMK-SMK. Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menerima gelar sebagai Doktor Honoris Causa dalam bidang Pendidikan Vokasi Kerakyatan di Dome Theater Kampus III Universitas Muhammadiyah (UMM) tadi (27/12) menyatakan beberapa langkah yang dilakukan Pemprov dalam revitalisasi SMK ini.

"Diperlukan langkah-Iangkah yang konkrit melalui penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan industri, pembentukan komite pemagangan, melakukan uji kompetensi bersama, pelatihan guru produktif, dan tenaga ahli di industri yang diperbantukan di SMK," ungkap pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Nah, pelatihan guru produktif ini dinilai penting mengingat jumlah guru SMK masih didominasi guru normatif dan adaptif. Menurut Pakde Karwo, hanya 22 persen guru SMK yang berkualifikasi guru produktif, idealnya minimal terdapat 60 persen guru produktif. Yang dimaksud dengan guru produktif sendiri adalah guru yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang diajarkan .

"Selain pelatihan tenaga pendidik, revitalisasi pendidikan vokasi juga dilakukan melalui afiliasi SMK dan Perguruan Tinggi. Program ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2018 dengan beberapa perguruan tinggi," lanjutnya.

Selain itu, Partnership lnternasional juga dilakukan dalam rangka revitalisasi. Yakni, melakukan kerja sama dengan negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, China, Belanda, Swiss, dan Jerman untuk berbagai bidang keahlian. Salah satu langkahnya dengan melakukan sinkronisasi kurikulum pendidikan SMK dan sertifikasi internasional serta pelatihan TOT pemagangan industri Jerman.

Yang jadi masalah, masih ada permasalahan internal yang mendasar dalam pengelolaan SMK. Permasalahan internal itu seperti terbatasnya fasilitas ruang praktik, ruang teori, sarana prasarana bengkel, dan lain-lain sehingga kualitas antar SMK terjadi kesenjangan.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 424 SMK Pengampu terdiri atas 296 SMK Negeri dan 128 SMK Swasta standar pengampu dan 1.654 sekolah binaan. SMK Pengampu melakukan program pembinaan paling banyak membawahi 4 (empat) sekolah binaan," paparnya.

Langkah revitalisasi Iainnya adalah membuat Standarisasi Lulusan SMK. Untuk itu, upaya Pemrov dalam rangka standarisasi kualitas lulusan SMK adalah percepatan dan pembentukan lembaga sertifikasi LSP-1. Pembentukan LSP-1, LSP-2, dan LSP-3 menjadi kewenangan Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP).

"Dalam hal ini Jawa Timur telah mendapatkan kepercayaan mendirikan LSP-1 terbanyak se-lndonesia, yaitu sejumlah 320 lembaga, dan telah memberikan sertifikat 80.000 siswa," imbuhnya.

Revitalisasi berikutnya adalah kemandirian pengelolaan keuangan SMK dengan skema pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama pembentukan BLUD ini menurut Karwo adalah agar para siswa SMK dapat bertemu langsung dengan pasar dan melayani konsumen serta mereka bisa secara langsung memsakan dinamika pasar yaitu pennintaan dan penawaran.

"Program ini berlangsung mulai tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan 20 SMK BLUD dengan 9 bidang keahlian," pungkasnya.

"Sebagai upaya revitalisasi, saya juga menerapkan kebijakan SMK berbasis potensi daerah," imbuh Karwo.

Ada 26 SMK yang disiapkan sebagai pilot project dari 126 yang sudah memenuhi kriteria berbasis keunggulan lokal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. SMK berbasis potensi daerah ini menurut Karwo dasarnya adalah pengembangan wilayah dan pengembangan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota, meliputi bidang migas, pertanian, teknologi rekayasa, pariwisata, dan industi kreatif.

End of content

No more pages to load