Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) saat menyerahkan petikan DIPA 2019 di kantor KPPN Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) saat menyerahkan petikan DIPA 2019 di kantor KPPN Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat kucuran dana Rp 1,32 triliun dari pemerintah pusat pada 2019 mendatang. Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, pihaknya bakal melakukan percepatan penyerapan anggaran sejak awal Januari. 

Nominal Rp 1,32 triliun itu tercantum dalam petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, hari ini (20/12/2018). Dana tersebut bakal masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019 untuk membiayai program-program yang telah dirancang Pemkot Malang.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Tahun ini naik ya (kucuran dana dari pusat)," ujar Sutiaji usai penyerahan petikan DIPA 2019. Meski demikian, Sutiaji masih belum merinci rencana penggunaan anggaran dari pusat itu. "Ya itu kan urusan kami (pengguna anggaran). Sudah ada DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) di APBD, di luar dana transfer," terangnya. 

Untuk diketahui, pada 2018 ini dana perimbangan yang masuk ke APBD Kota Malang mencapai Rp 1,14 triliun. Memasuki tahun anggaran baru, berbagai rencana strategis dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2019 dan dituangkan dalam DIPA, dapat mencerminkan kelanjutan dari prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Sutiaji menyampaikan bahwa penyerahan DIPA TA 2019 diserahkan lebih awal. Hal itu merupakan cerminan dari keinginan pemerintah agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu yaitu awal Januari 2019 harus sudah dimulai. "Percepatan ya awal Januari mulai belanja. OPD kami instruksikan langsung," tegas Pak Aji, sapaan akrabnya.

Dia menilai, penggunaan anggaran sejak awal tahun bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap kegiatan perekonomian daerah. Sehingga, masyarakat akan dapat segera menikmati hasil pembangunan secara lebih cepat. "Pembangunan dan pelayanan pada masyarakat bisa berjalan lebih baik. Manfaat dari dana pemerintah (APBN dan APBD) segera dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Sutiaji.

Sutiaji berharap agar pengguna anggaran dapat memanfaatkan secara maksimal anggaran negara melalui program-program pembangunan yang direncanakan. Baik untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, transportasi publik, program perlindungan sosial seperti bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, dan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Prinsipnya juga menggunakan anggaran secara efisien dan tepat guna sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Mari kita cegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran melalui  perencanaan yang kredibel, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin," tutur Sutiaji. 

Dia juga menghimbau agar seluruh elemen masyarakat terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah. Termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik.