MALANGTIMES - Di akhir tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang masih harus berkeringat. Pasalnya, Dispendukcapil Kabupaten Malang masih menyisakan cukup banyak pekerjaan rumah (PR)-nya. Baik terkait pencetakan surat keterangan (Suket), Pre Ready Record (PRR) maupun masih adanya warga Kabupaten Malang yang belum melakukan perekaman. 

Jumlahnya cukup banyak. Misalnya, dalam Suket masih ada sebanyak 9 ribu yang menunggu untuk diganti dengan KTP-el. Sedangkan untuk PRR juga masih sekitar 16 ribu yang belum bisa naik cetak. Plus masih adanya sekitar 113 ribu warga Kabupaten Malang yang belum melakukan perekaman dsampai akhir tahun 2018 ini. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kabid PIAK) Shirath Aziez. “Sampai saat ini hitungannya seperti itu. Kendala untuk pencetakan dari Suket maupun yang sudah PRR tetap di blangko KPT-el. Sedangkan untuk warga yang belum melakukan perekaman dikarenakan beberapa hal,” kata Shirath Aziez.

Shirath melanjutkan, untuk kendala warga yang belum melakukan perekaman disebabkan karena meninggal dunia dan data kematian belum terurus. Sehingga masih terdata dalam kependudukan. Selain itu juga warga yang bekerja di luar kota serta beberapa faktor lain yang membuat mereka belum melakukan perekaman. “Jadi memang kita masih ada pekerjan rumah yang didasarkan pada faktor di luar kita. Tahun depan berbagai kekurangan tersebut Insya Allah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Di kesempatan berbeda, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang  Sri Meicharini atau biasa disapa Rini juga menyatakan, pihaknya terus menyelesaikan berbagai persoalan dalam kependudukan yang tersisa. Selain perekaman dan pencetakan KTP-el yang masih tergantung ketersediaan blangko di tingkat pusat. Juga melakukan berbagai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam persoalan KTP-el yang invalid atau rusak. Serta mengenai data-data ganda dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2019.
“Ini instruksi pusat yang wajib dilakukan oleh kita di daerah. Mengenai KTP-el invalid kita sudah melaporkan dan mengikuti arahan Kemendagri,” ujar Rini kepada MalangTIMES.

Sedangkan mengenai data ganda, Rini tidak menampiknya. Bahwa di wilayahnya masih ditemukan data ganda sampai tahun 2018 ini. “Ada sekitar 50 kasus yang sudah kita tertibkan. Kita juga sudah melaporkan hal tersebut ke pusat untuk dilakukan penghapusan salah satu datanya,” imbuh Rini yang juga melanjutkan, setelah adanya penertiban tersebut maka satu data kependudukan milik warga akan dimasukkan ke dalam database. Setelah dilakukan cek biometric data warga tersebut.

Banyak faktor dengan temuan data ganda tersebut. Rini menjelaskan, data ganda dimungkinkan karena peninggalan masa lalu sebelum adanya KTP-el. Bisa juga karena adanya penggantian status, domisili dan lainnya. “Karena itu kita terus melakukan pemantauan sekaligus menyelesaikan pekerjaan yang tersisa di akhir tahun ini,” ucapnya.

Hal lain yang terus juga dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Malang adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan. Serta memberikan penguatan terhadap banyaknya informasi hoax terkait persoalan KTP-el. Misalnya, yang beberapa hari ini marak di berbagai group WA. Yakni mengenai aplikasi untuk mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-el yang bisa dipergunakan oleh individu. “Banyak informasi hoax mengenai hal tersebut. Semoga masyarakat tidak tertipu. KTP-el bersifat pribadi dan tersimpan dalam database,” pungkas Rini.