Ingin Tahu Penerbitan Izin Komersial atau Operasional OSS, Ini Mekanismenya

MALANGTIMES - Pemangku kepentingan dalam perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus melakukan koordinasi dalam ‘membumikan’ sistem online single submission (OSS). Terbilang barang baru, sistem OSS pun terus melakukan berbagai penambahan menu maupun penyesuaian-penyesuaian dengan data-data sebelum adanya OSS tersebut.

Koordinasi antara daerah dan pusat tersebut terlihat juga dari output-nya. Yaitu berupa surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-463 tahun 2018 perihal mekanisme penerbitan izin komersial atau operasional dalam sistem OSS.

Isi surat tersebut menuliskan sebagai berikut: “Menindaklanjuti masukan dari beberapa jepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan menyusuli surat sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, disampaikan kembali pokok-pokok pengaturan izin komersial atau operasional dalam sistem OSS dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk ditindaklanjuti mekanisme penerbitan perizinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional/komersial,”.

Dalam surat yang berisikan empat pokok-pokok pengaturan izin komersial atau operasional itu, dicantumkan  kewenangan DPMPTSP di tingkat daerah untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas penerbitan tersebut.

“DPMPTSP memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratan perizinan serta memberikan persetujuan atau penolakan dari penerbitan perizinan komersial atau operasional. Ini sesuai dengan surat tersebut di point ketiga,” ucap Iriantoro, kepala DPMPTSP Kabupaten Malang.

Seperti apakah mekanisme penerbitan izin komersial atau operasional dalam sistem OSS yang akan menajdi satu-satunya sistem dalam perizinan di Indonesia ini? Merujuk Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-463/SES.M.EKON/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 serta bersifat sangat segera dan ditujukan kepada sekretaris daerah (sekda) provinsi dan sekda jabupaten/kota, mekanisme penerbitan izin komersial atau operasional adalah pertama, pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha (NIB) serta izin usaha dan sesuai dengan kegiatan usahanya serta memilih izin di sistem OSS. 

Kedua, sistem OSS akan menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen yang memuat daftar atau izin-izin yang diperlukan. Seterusnya, pelaku usaha melakukan penyelesaian perizinan dalam rangka pelaksanaan kepada pemerintah daerah melalui DPMPTSP dan melakukan pembayaran pajak daerah/retribusi apabila dipersyaratkan.

“Peran kami ditahap ini, yaitu melakukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratan perizinan dimaksud. Selanjutnya menyetujui atau menolak pemberian perijinan,” ujar Iriantoro yang melanjutkan, baik persetujuan maupun penolakan pemberian izin disampaikan pihaknya ke dalam sistem OSS.

“Kami input data atau kirim dokumen dalam bentuk pdf ke OSS tentang hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut. Nanti sistem OSS yang akan menetapkan komitmen pelaku usaha tersebut,” imbuhnya.

Selain mengenai mekanisme penerbitan izin komersial atau operasional dalam sistem OSS, ada juga beberapa pengembangan dalam sistem yang tentunya patut diketahui masyarakat atau pelaku usaha. Yakni mengenai pendelegasian yang merupakan menu untuk mendelegasikan pengurusan perizinan atas akta perusahaan dari penanggung jawab perusahaan sebagai pemilik akun OSS kepada karyawan perusahaan (karyawan perusahaan registrasi terlebih dahulu di OSS sebagai perorangan). Pemilik akun OSS sebagai pemberi kuasa tetap memiliki tanggung jawab atas seluruh proses perizinan berusaha perusahaan.

Pengembangan lain adalah menu pencabutan. Menu ini juga dapat digunakan untuk mencabut pendelegasian yang telah diberikan kepada karyawan perusahaan. Pencabutan dilakukan apabila karyawan tersebut dipindahtugaskan, mengundurkan diri, atau karena alasan lainnya yang menyebabkan pendelegasian tersebut harus dicabut. Di menu perubahan izin kantor perwakilan, pemilik OSS juga bisa melakukan perubahan terkait data kantor perwakilan, data kegiatan usaha, data kantor principal.

Sedangkan di perubahan menu, terdapat menu "perluasan usaha" diubah nomenklaturnya menjadi "pengembangan usaha" dan menu "perubahan akta" dipindahkan lokasinya menjadi bagian dari menu "perizinan berusaha (non-perseorangan)".

“Ini merupakan pengumuman yang diposting oleh tim OSS tanggal 28 November 2018. Jadi, sistem OSS memang terus mengalami penyesuaian, penambahan dan perubahan dalam menu,” pungkas Iriantoro. (*)

Top