Ada Perbedaan Data, PT dengan KBLI sebelum 2017 Wajib Ubah Anggaran Dasar atau DiBekukan

MALANGTIMES - Online single submission (OSS), yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik, terbilang barang baru bagi pelaku usaha. Karena itu, tentunya OSS masih terus membutuhkan berbagai sosialisasi, baik dari pemerintah pusat melalui lembaga OSS dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun dari pemerintah daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)-nya.

Hal ini pula yang terus digalakkan  DPMPTSP Kabupaten Malang terhadap pelaku usaha di wilayahnya. Baik melalui kegiatan sosialisasi maupun melalui berbagai media informasi yang ada. Bahkan, DPMPTSP Kabupaten Malang memiliki petugas khusus di kantornya untuk membantu para pelaku usaha yang ingin mengenal jauh mengenai OSS.

“Kami siapkan petugas di kantor DPMPTSP untuk membantu masyarakat dalam hal ini. Silakan datang. Kami akan membantu hal-hal teknis tersebut,” kata Iriantoro, kepala DPMPTSP Kabupaten Malang.

Sistem OSS yang meniscayakan berbagai tambahan menu dalam laman website-nya memerlukan adanya sosialisasi terus-menerus kepada para pelaku usaha. Misalnya, mengenai adanya perbedaan data mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dari perseroan terbatas (PT) yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan KBLI yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq lembaga OSS.

Perbedaan data KBLI tersebut tentunya memerlukan penyesuaian. Sebab, bila tidak disesuaikan, maka nomor induk berusaha (NIB) PT yang masih mempergunakan KBLI sebelum 2017 dalam sistem administrasi badan hukum (SABH) akan dibekukan dengan batas waktu penyesuaian, yaitu satu tahun.

Dilansir dari laman resmi www.oss.go.id, KBLI merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sedangkan persoalan adanya perbedaan data KBLI PT dalam  (SABH) dengan sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan sistem OSS menggunakan KBLI 2017 dan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017.

Hal inilah yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya nomor induk berusaha (NIB) pada sistem OSS.

“Hal-hal inilah yang salah satunya perlu terus disosialisasikan kepada pelaku masyarakat. Kami pun terus melakukan koordinasi dengan adanya berbagai penyesuaian dalam OSS,” ujar Iriantoro.

Disinggung hal tersebut, Iriantoro mengacu pada pengumuman resmi dalam laman OSS yang ditandatangani oleh  sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan plt direktur jenderal administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 11 Oktober 2018 lalu. 

Dalam laman resmi OSS tersebut, disampaikan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi PT yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017. Dengan catatan bahwa PT tersebut dalam jangka waktu satu tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Penyesuaian KBLI PT dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri hukum dan HAM.

“Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan PT tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, maka NIB PT tersebut akan dibekukan,” pungkas Iriantoro. (*)

 

Top